Laporan Yusron Masduki & Imron supriyadi
Irian Nasri, Pimp.Utama AMIK Bina Sriwijaya Palembang
Modernisasi teknologi informasi yang ditingkahi oleh industrialisasi di satu pihak mnjadi bagian fenomena kemajuan zaman. Tetapi di pihak lain, kondisi ini makin mempertajam persaingan hidup, bukan pada kompetisi dalam dunia kerja semata tetapi juga dalam mencari kebutuhan hidup itu sendiri. Tidak ada jalan lain, dalam menghadapi perkembangan dunia teknologi dan persaingan di bursa kerja diperlukan keterampilan khusus yang kelak akan diserap oleh instansi negeri dan swasta. Demikian secuil kutipan dari obrolan kecil dengan Direktur AMIK Bina Sriwjaya Palembang, Irian Nasri, MS.,SE di ruang kerjanya pekan lalu.
Pernyataan Rian, panggilan akrab orang nomor satu di AMIK Bina Sriwjaya Palembang terkait erat dengan gagasan Menteri Pendidikan Nasional, (Mendiknas) Kabinet Indonesia Bersatu, Bambang Sudibyo tentang pentingnya peningkatan jumlah persentase SMK 70% dan SMA 30%. Rian menilai, ada perbedaan sangat tampak antara SMK dan SMA. Bagi SMA memang dipersiapkan untuk melanjutkan kuliah. Sementara di SMK dipersiapkan untuk bekerja. “Kalau tamat SMA kemudian tidak melanjutkan kuliah, mereka akan sulit masuk di dunia kerja. Sebab, di bangku SMA memang tidak seperti di SMK, yang lebih banyak membekali siswanya dengan keahlian (skill) tertentu. Sementara di SMA memang dipersiapkan untuk melanjutkan kuliah,” tukas Rian lagi.
Dengan kenyataan inilah, menurut Rian, melalui program yang digagas Mendiknas ini minimal dapat memberi dorongan kepada siswa sekolah untuk membekali diri dengan keterampilan, baik alumnus SMA atau SMK itu sendiri. “Sekarang sudah banyak lembaga diploma atau lembaga pendidikan kursus yang bisa membantu dalam penguasaan skill. Bina Sriwijaya salah satunya di Palembang. Ini sengaja dibuka untuk mengiringi persaingan global tadi, sehingga gagasan Mendiknas dan upaya mengurangi jumlah pengangguran ini bisa terwujud seiring dan sejalan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Drs.H.A.Fathoni Husin Umrie, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Pendidikan Luas Sekolah (PLS) Disdikpora Palembang menyatakan, pola SMK 70% dan SMA 30% harus didukung adanya perubahan dari muatan kurikulum. Artinya, menurut Fathoni karena ini menyangkut pemenuhan kebutuhan keterampilan siswa, khususnya di SMK, maka muatan kurikulum yang mengarah pada kompetensi keilmuan keterampilan siswa menjadi penting. Sejak awal, lanjut Fathoni siswa di SMK sudah diberi materi dan kurikulm yang lebih fokus pada keilmuan di masing-msing bidang. ”Sehingga disaat mereka keluar dari sekolah, mereka sudah siap bekerja, bahkan siap untuk membuka lapangan pekerjaan,” tegas Fathoni ketika dibincangi PRESTASI gemilang, pekan lalu.
Sutikno Jayanegara, Pimp.Cabang Master Komputer Palembang
Tuntutan alumnus setingkat SLTA yang tidak melanjutkan kuliah kian hari memang makin dihimpit oleh berbagai tantangan. Masalahnya kemudian adalah tinggal bagaimana membekali diri dengan segudang keterampilan guna menyongsong persaingan di dunia kerja. Menghadapi kondisi yang dinilai banyak pihak sebagai era yang sempit lapangan kerja, setiap alumnus SMA dan SMK atau siapapun juga memerlukan alat sebagai sarana menghalau bermacam tantangan global.
Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Profesional Master Komputer Palembang, Sutikno Jayanegara, A.Md menilai tugas dari sekian banyak lembaga kursus profesional setingkat diploma adalah memberi tambahan keterampilan. Masalah apakah mereka kemudian mendapat lapangan pekerjaan atau tidak, bukan wewenang lembaga itu sendiri. “Tetapi kami dan kawan-kawan lain yang mengelola lembaga pendidikan diploma, melakukan upaya untuk mengarahkan mereka untuk bisa mendapat lapangan pekerjaan. Diantaranya dengan memagangkan mereka di instansi, ada lagi onthe job trining dan lain sebagainya. Ini dilakukan supaya mereka bisa berkompetisi ketika menyelesaikan pendidikan,” ujar ayah dari satu anak ini kepada PRESTASI gemilang di ruang kerjanya pekan lalu.
Desakan kebutuhan ekonomi yang di dera oleh makin sempitnya lapangan pekerjaan, meminjam istilah motivator Indonesia Andre Wongso, menjadi situasi yang menuntut setiap orang harus bersedia berlaku keras terhadap diri sendiri. Berlaku keras yang dimaksud adalah memacu diri untuk terus mencoba dan mencoba, sehingga keberhasilan akan makin dekat dengan siapa saja. Seiring dengan itu, menurut Sutikno setiap lembaga pendidikan profesional setingkat diploma yang menitikberatkan pada penguasaan keterampilan tertentu, bukan saja dituntut membekali mahasiswa dengan berbagai skill, tetapi jauh lebih penting dari itu juga mendorong mereka untuk siap membuka lapangan pekerjaan. “Pola pengajaran di setiap lembaga non fomal seperti kami ini, juga dihadapkan tantangan bagaimana para alumnusnya bukan sebatas menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja, tetapi mereka juga kami dorong untuk siap membuka lapangan kerja,” tukasnya.
Tuntutan penguasaan keterampilan dan keahlian tetentu menjadi keharusan di tengah ketatnya persaingan bursa kerja di Indonesia. Tetapi menjadi poblematis disaat lembaga non formal seperti lembaga-lembaga kursus membekali keterampilan, sementara peluang kerja kian hari kian sempit. Sama halnya mencari cangkul untuk sawah kering. Yang perlu dipikirkan adalah, bagaimana mengolah sawah kering menjadi lahan produktif, tanpa harus menunggu turunnya hujan, sehingga kepemilikan cangkul tetap dapat berdaya guna untuk membangun bangsa yang mandiri.(*)
MEMBELI CANGKUL UNTUK SAWAH KERING
“SMK, JANGAN HANYA BERUBAH BUNGKUS”
WAWANCARA DENGAN REKTOR UMP
H.M. IDRIS, SE.,Ms.i
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Kabinet Bersatu, Prof.Dr.Bambang Sudibyo menggulirkan program terhadap pentingnya penguasaan skill bagi almunus setingkat SLTA. Gagasan itu tertuang pada pentingnya penambahan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi 70% dan Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi 30%. Target dari program ini untuk mengurangi jumlah pengangguran, terutama para alumnus setingkat SLTA. Lantas bagaimana tanggapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), H.M.Idris, SE.,M.Si terhadap gagasan ini? Berikut wawancara Yusron Masduki dan Imron Supriyadi, dari PReSTASI gemilang. Petikannya.
Mendiknas menyatakan tentang perlunya penambahan jumlah persentase SMK 70% dan SMU 30%. Komentar anda?
Sebelum muncul ide itu, dulu kita kenal dengan beberapa sekolah yang sudah mengarah pada spesialisasi keilmuan. Ada Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Guru Oleh Raga (SGO), ada Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) dan lain sebagainya. Tetapi ketika para alumnus sekolah-sekolah itu kemudian tidak bisa tertampung dalam dunia kerja, maka yang terjadi kemudian jumlah pengangguran semakin banyak. Nah, pemerintah sepertinya tidak ingin jumlah pengangguran ini terus bertambah, sehingga beberapa sekolah kejuruan dikurangi, bahkan kemudian ditutup. Yang ada hanya SMA menjadi SMU yang sifatnya umum, dengan harapan setelah SMA mereka melanjutkan ke perguruan tinggi dalam meningkatkan skill supaya mampu bersaing dalam dunia kerja.
Tentang gagasan Mendiknas tadi bagaimana?
Ya, saya sepakat dengan gagasan itu. Tetapi yang perlu dibenahi adalah, bagaimana materi atau kurikulum di dalam SMK itu yang mesti dititikberatkan pada penguasaan skill di bidangnya masing-masing.
Maksudnya?
Begini, kalau memang Mendiknas sudah menggulirkan program ini, yang perlu diperhatikan bagaimana muatan pelajaran di SMK itu sudah mengarah pada penciptaan siswa yang kreatif dan kemandirian setelah mereka selesai. Maksud saya, di SMK itu mata pelajarannya tidak harus seperti di SMU atau SMA. Misalnya, kalau di SMK khusus bidang elektronik, listrik ya cukup diberi materi dan pelajaran tentang bagaimana bisa menguasai bidang elektronik dan listrik. Tidak perlu ada pelajaran kimia, biologi dan beberapa pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan jurusan mereka. Jurusan mesin juga begitu, pelajarannya fokus saja tentang pengetahuan mesin, otomotif juga begitu, berikan materi kepada siswa SMK yang memang dapat memberi bekal keilmuan yang lebih spesifik pada jurusannya masing-masing. Sehingga, ketika mereka keluar dari SMK akan benar-benar menguasai sekaligus dapat menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dari sekolah. Makanya, menurut saya yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana mengembalikan porsi SMK pada spesialisasi keilmuan atau pelajaran yang langsung menjurus pada masing-masing kahlian yang diminati siswa tadi.
Dengan gagasan ini, menurut anda apakah ada jaminan akan dapat mengurangi jumlah pengangguran?
Selama gagasan Mendiknas ini tidak diikuti dengan pembenahan materi, maksud saya tidak diikuti dengan mengembalikan porsi SMK dengan materi dan kurikulum yang menjurus pada spesialisasi keilmuan bagi siswa, saya tidak bisa menjamin jumlah pengangguran itu berkurang. Tetapi kalau kemudian gagasan ini diimbangi dengan perubahan kurikulum di SMK dan menitikberatkan pada bidang keilmuan di semua jurusan, saya yakin dengan gagasan ini jumlah pengangguran ke depan bisa berkurang. Jadi, kalau memang gagasan Mendiknas ini akan dimaksimalkan untuk mengurangi jumlah pengangguran, ya SMK harus ada perubahan kurikulum, jangan hanya berubah bungkusnya saja, tetapi isinya tidak dibenahi, itu tidak ada artinya.
Setelah selesai, sebagian alumnus SMK tidak cukup punya modal untuk membuka usaha. Padahal diantara sebagian mereka tidak sedikit yang siap membuka bengkel atau usaha, tetapi karena keterbatasan modal mereka masih menganggur. Bagaimana solusinya?
Ya. Ini juga sangat dilematis. Di satu sisi mereka memiliki skill. Tetapi di sisi lain mereka tidak punya modal. Ini memang realitas yang mesti dihadapi oleh banyak pihak. Bukan saja alumnus SMK itu sendiri, tetapi juga bagi pemerintah. Tetapi sekarang kan sudah banyak bantuan dari beberapa perusahaan, instansi terkait yang dapat memberi pinjaman dana bergulir. Nah, ini bisa dimaksimalkan.
Menurut anda bentuknya hibah atau pinjaman?
Bukan. Bukan hibah. Tetapi yang namanya dana bergulir itu sifatnya pinjaman. Dengan cara ini si peminjam ada tanggungjaab untuk mengembalikan. Dan satu hal yang perlu diberitahu pada si peminjam adalah, bagaimana si peiminjam diberitahu kalau tidak mengembalikan akan dapat merugikan orang lain, karena setelah ini masih ada lagi yang menunggu pinjaman. Dengan cara ini, setiap alumunus SMK yang diberi dana bergulir punya beban tanggung jawab untuk mengembalikan, karena kalau tidak mengembalikan sama halnya merugikan temannya sendiri.
Untuk memenuhi persaingan pasar, apa yang mesti dilakukan bagi para pengelola SMK?
Tentu perubahan kurikulum yang saya sebut tadi. Selanjutnya, menyiapkan semua perangkat, alat praktik yang memadai. Ini terkait erat dengan tujuan materi di SMK itu sendiri, yaitu mendidik siswa agar mereka memiliki keahlian tertentu. Dan ini tidak bisa sekedar teori tetapi harus praktik langsung. Untuk melakukan praktik kerja ini jelas, di SMK wajib memiliki ruang khusus, paralatan dan ruang praktik yang dapat mendorong penguasaan siswa terhadap bidang di masing-masing jurusan. Dan semua perangkat itu biayanya tidak murah.(*)
BERMIMPI MENJADI CHINA KEDUA
Peningkatan jumlah SMK menjadi 70% dan SMA 30 % ditargetkan terwujud
di tahun 2014. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional, Joko Sutrisno merasa optimis bila SMK berkembang sesuai rencana, Indonesia akan bisa menjadi China kedua dalam hal industri.
Perlu peubahan sistem pendidikan?
***
Carilah Ilmu sampai negeri China. Demikian sebuah syair arab yang sering dijadikan sandaran sebagian orang. Meski tidak secara langsung berdasar pada syair itu, tetapi syair ini dapat selaras dengan cita-cita melambung terhadap target peningkatan jumlah SMK 70% dan SMA 30% yang menurut Joko, bila progam ini berjalan sesuai rencana, bangsa ini akan dapat menjadi China kedua.
Berkiblat ke China dalam hal industri memang bukan satu dosa bagi negeri Garuda Pancasila ini. Sebab, sebagaimana banyak dilansir media, faham komunis dan sistem politik tertutup yang dianut negara China dulu, bahkan dijuluki negara Tirai Bambu– mengakibatkan China sedikit dikucilkan dalam pergaulan internasional. Dari segi wilayah dan penduduk dan wilayah, China sangat tidak mungkin untuk dikucilkan, tapi kenyataan menunjukan hal demikian.
Hal ini disadari oleh Deng Xiaoping. Sejak Xiaoping memegang tampuk kekuasaan pada akhir 1970-an, PKC (Partai Komunis Cina) telah menegaskan legitimasinya dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan menggunakan kekuatan ekonominya sebagai pendogkrak untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar secara internasional.
China memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, untuk itu mereka mendirikan lebih dari 2000 zona ekonomi khusus Special Economic Zones (SEZ) di mana hukum investasi direnggangkan untuk menarik modal asing. Hasilnya adalah PDB yang berlipat empat sejak 1978. Pada 1999 dengan jumlah populasi penduduk hampir 1,25 miliar orang dan PDB hanya $3.800 per kapita. China menjadi ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli. Pendapatan tahunan rata-rata pekerja Cina adalah $1.300, atau 1.3000.000,- per keluarga. Angka ini bila harga dollar sebesar Rp. 10.000,-. Dengan demikian dapat diperkirakan, satu orang karyawan di China dalam satu bulannya mendapat penghasilan 108,3 juta rupiah lebih.
Dengan perkembangan ekonomi seperti itulah, China diyakini sebagai salah satu negara yang tercepat di dunia, sekitar 7-8% per tahun menurut statistik pemerintah China. Kekuatan ekonomi ditunjukkan dengan proses industrialisasi yang mapan dan hasil produksi yang besar juga. Di beberapa industri, terutama industri padat karya, China menjadi pemain global yang dominan saat ini. Pabrik-pabrik China memproduksi 70% mainan, 60% sepeda, setengah industri memproduksi sepatu, dan sepertiga industri memproduksi tas di dunia. China juga memproduksi setengah oven microwave (alat memanggang) di dunia, sepertiga televisi dan perangkat AC, seperempat mesin cuci di dunia, dan seperlima lemari es-nya. Produk ini menunjukan pesatnya pertumbuhan ekspor China. Tetapi China tidak bisa mendapatkan hal-hal ini tanpa minyak. Untungnya China bisa mengimpor cukup banyak untuk menutupi kekurangannya itu. Namun, kebergantungannya pada komoditas asing hingga sebesar 40% dari seluruh kebutuhannya itu telah membuat China benar-benar terjebak dalam posisi sulit.
Dalam catatan lain disebutkan, dua puluh tahun lalu China menjadi negeri eksportir minyak terbesar di Asia Timur, yang sangat tergantung dengan negara lain. Tetapi saat ini, China telah menjadi importir minyak terbesar nomor dua di dunia. Pada 2004, China membukukan sekitar 31% dalam peningkatan permintaaan minyak dunia. Sehingga, naiknya harga minyak hingga diatas $60 per barel pada pertengahan 2005 bisa dibilang disebabkan oleh tingginya permintaan China.
Dengan liberalisasi perekonomiannya, lompatan besar China terbukti berhasil hanya dalam tempo sekitar tiga dasawarsa. Pertumbuhan ekonominya kini tercatat paling tinggi di dunia, ditambah surplus perdagangan yang luar biasa. Investasi asing mengalir deras. Dengan rakyat sekitar 1,3 miliar atau 20% dari penduduk dunia, ditambah ongkos tenaga kerja yang murah, China merupakan pasar yang sangat menggiurkan. China is the hottest business and investment story on the planet, demikian majalah Time dalam suatu artikelnya dua tahun lalu. Ungkapan tersebut kini semakin nyata. Peningkatan pertumbuhan ekonomi China pada akhirnya mempengaruhi tatanan ekonomi global. Menurut Biro Statistik China pada 19 April 2007, di triwulan pertama 2007 ekonomi China tumbuh 11,1 %, dengan cadangan devisa mencapai 1.2 trilliun dollar AS. Selain itu surplus perdagangan China pada bulan Mei 2007 mencapai 22,45 miliar dolar AS, atau naik 73 % dibanding tahun sebelumnya dan tertinggi kedua setelah surplus pada bulan Februari yang mencapai 23,7 miliar dolar AS.
SEZ di China
Terciptanya Special Economic Zone (SEZ) sebagai surga investasi baru memang tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah China mengembangkan kawasan ekonomi khusus di beberapa provinsi. Strategi ini sesungguhnya sudah dilakukan di China yang sebelumnya belajar dari Singapura. Dalam paper China’s Special Economic Zones: Five Years After An introduction di Asian Journal of Public Administration terbitan 13 Sepetembr 2005, yang ditulis oleh Chung-Tong Wu, seorang pembantu professor di Department of Town and Country Planning, University of Sydney, disebutkan bahwa, konsep SEZ di China dibangun seperti membangun sarang burung Walet. Konstruksi fisik bangunan dirancang sedemikian rupa agar burung-burung itu lebih dulu dirangsang dengan bunyi-bunyian agar tertarik membuat sarang di dalam bangunan tersebut.
Bangunan-bangunan ini yang pertama kali muncul dan merebak di mana-mana. Ibarat membangun sarang untuk menarik burung, kota-kota di seluruh daratan China dirancang untuk menarik penanaman modal yang tidak hanya dicerminkan oleh berbagai kemudahan regulasi, prasarana dan sarana pembangunan bagi investasi dan lainnya, tetapi juga kesiapan berbagai kota di daratan China dalam memberikan kenyamanan maupun kemudahan orang-orang asing (khususnya) untuk menanamkan uangnya. Wu melaporkan, akibat kemajuan ekonomi yang tumbuh 9% berturut-turut dalam kurun waktu dua dekade, muncul juga kebutuhan di kalangan kelas menengah untuk menikmati arti kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ratusan pekerja terlihat sibuk di berbagai proyek bangunan dan prasarana umum di berbagai kota. China kemudian menjadi sebuah negara yang paling sibuk dalam pembangunan. Dan, pembangunan berbagai wilayah di seantero daratan China ditujukan untuk mengekspresikan kemajuan-kemajuan yang selama ini dicapai trickle down effect (TDE). Dalam konteks SEZ, landasan teori yang dianggap cukup tepat menggambarkannya adalah penjelasan atas tiga model pembangunan.
Model pembangunan yang tepat untuk mendeskripsikan SEZ adalah model yang berorientasi pada pertumbuhan (economic growth), dalam hal ini meningkatkan pertumbuhan investasi asing dengan melahirkan kawasan-kawasan ekonomi khusus. Model ini menjelaskan kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui, akumulasi modal, termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM. Peningkatan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemajuan teknologi yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional. Dalam konsep economic growth, maka trickle down effect (TDE) menjadi sasaran utama karena menyebabkan rembesan kemakmuran ke bawah. Misalnya, investor yang diberikan kemudahan fasilitas pajak atau perizinan akan membangun kawasan-kawasan industri yang menyerap ribuan tenaga kerja. Setelah itu rembesan akan menghidupkan kawasan sekitar dengan hidupnya sektor-sektor ekonomi informal, seperti warung, tukang ojek, atau rumah kontrakan. TDE ini juga akan merembet terhadap munculnya sub-sub industri yang menyuplai langsung kebutuhan kawasan-kawasan industri. Penciptaan kawasan-kawasan pertumbuhan ini pada akhirnya melahirkan perputaran uang dalam volume yang besar.(diolah dari berbagai sumber)
Anggaran SMK naik jadi Rp 3,8 triliun
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Depdiknas Joko Sutrisno, mengundang dunia industri untuk berkiprah dalam pengadaan peralatan praktik kerja seiring melambungnya anggaran SMK dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 3,8 triliun pada APBN 2009. "Naiknya anggaran itu memungkinkan SMK menambah peralatan praktik dalam jumlah yang sangat besar, oleh karena itu kami akan membeli peralatan praktik untuk anak-anak SMK dalam jumlah besar-besaran," ujarnya.
Dia menjelaskan dari Rp 3,8 triliun anggaran yang ada, Rp 2 triliun diantaranya akan dimanfaatkan untuk membeli alat-alat praktik mulai dari mesin hingga komputer dan notebook. Anggarannya diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan peralatan praktik kerja bagi 5.000 SMK yang ada. Rinciannya dengan skala untuk SMK Rintisan Internasional mendapatkan dana Rp 600 juta, SMK berstandar nasional Rp 400 juta, SMK Rintisan Nasional Rp 300 juta dan SMK Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rp 250 juta.
Untuk mendapatkan bantuan tersebut, Joko meminta agar SMK mengajukan proposal ke pemerintah pusat dengan persetujuan pemda setempat. Saat ini sudah puluhan proposal masuk ke Depdiknas untuk memperebutkan kue bantuan pemerintah. Hal terpenting dari industri yang akan bergabung dengan SMK dalam hal penyediaan alat-alat praktik adalah bersedia memberikan harga yang murah, namun kualitasnya bagus.
"Soal merek tidak penting, asal harga murah meriah dan andal. Bahkan kalau memungkinkan, peralatan praktik tersebut dirakit bersama-sama dengan siswa SMK. Model pengadaan peralatan praktik seperti ini mampu menghemat anggaran hingga 50%," jelasnya.
Orientasi pembinaan SMK saat ini, lanjut Joko, adalah menyiapkan menjadi entrepreneur dan tenaga kerja kelas menengah yang mandiri. Dengan demikian, selain bisa mengisi berbagai lowongan pekerjaan yang ada, lulusan SMK juga bisa menciptakan lapangan kerja dengan membuka industri rumahan. (bisnis.com)
Rincian dana APBN 2009, 3,8 Trilliun
1. SMK Rintisan Internasional (SRI) Rp 600 juta,
2. SMK Berstandar Nasional (BN) Rp 400 juta
3. SMK Rintisan Nasional (SRN) Rp 300 Juta
4. SMK Rintisan Nasional (SRN) Rp 300 Juta
5. SMK Pelayanan Minimal (SPM) Rp. 250 Juta
“SMA FOKUS PADA PROGRAM AKADEMIK”
Laporan : Sulis Jurnalis
Kian hari pengangguran kian memadati bumi pertiwi. Daalm setiap tahunnya, ribuan jebolan alumni perguruan tinggi mulai berpikir untuk mengais rejeki dengan memanfaatkan ilmunya. Namun masih saja berhamburan alumni S1 bahkan S2 sekalipun, tetap menjadi pengangguran (tunakarya) di negeri ini. Bila sarjana banyak yang menganggur, lalu bagaimana dengan alumni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK?.
Tebiarnya alumnus SMA dan SMK yang tidak punya pekerjaan, tetap saja akan menambahh barisan panjang deretan pengangguran intelektual di Sumatera Selatan. Belum lagi, beberapa perusahaan membutuhkan alumni yang siap kerja, mampu mengoperasikan peralatan kantor, peralatan produksi, teknologi, mesin, otomotif, dan mampu memerankan diri dalam pekerjaan di bidang lain yang telah tersedia di perusahaan. Semuanya menuntut calon tenaga kerja untuk memiliki life skills (keterampilan hidup).
Didasari itu, Mendiknas Prof Bambang Sudibyo, memunculnya kebijakan pendidikan menengah diarahkan pada meningkatnya proporsi SMK dibanding SMA. Kebijakan ini kemudian mengundang berbagai kontroversi. Secara tidak langsung kebijakan yang telah diungkapkan Bambang ini masih terlalu sulit untuk diwujudkan. Doni Koesoema, salah satu aktifis blogger pendidikan menyebutkan, sebuah keyakinan keliru bahwa Indonesia akan dapat bersaing di dunia global jika dapat mengubah SMA menjadi SMK. Mengubah proporsi SMA menjadi SMK hanya akan memosisikan daya-daya manusiawi Indonesia pada posisi paling bawah dalam dunia industri global. Sedangkan untuk mampu bersaing, yang dibutuhkan adalah akses setiap siswa pada pendidikan tinggi dan akademi teknik, politeknik yang murah dan terjangkau.
Hubungan antara keterampilan yang diperoleh melalui SMK, menurut Doni, terpenuhinya kebutuhan kerja yang diandaikan begitu saja merupakan sebuah kebijakan yang keluar dengan tidak mendasarkan diri pada kenyataan lapangan. “Terserapnya tenaga kerja itu tergantung pada ketersediaan kesempatan kerja. Dan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja, dan bukan mengubah SMA menjadi SMK,” Doni setengah protes.
Sementara, Untung Gutmir, MM, Kepala Sekolah MAN 2 Palembang menyebutkan, dirinya setuju dengan kebijakan tersebut, mengingat saat ini setiap sekolah menengah atas merupakan sebuah taraf belajar yang seharusnya telah dibekali keahlian tertentu. Gagasan Mendiknas ini, untuk mengantisipasi kondisi siswa setelah lulus SMA atau SMK, agar mereka tidak menganggur. Dengan adanya bekal keterampilan (life skill) diharapkan mereka akan mampu bekerja, maupun melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bagi yang memiliki biaya. Namun bagi yang tidak mampu bisa memanfaatkan keahliannya yang didapat dari SMK atau SMA, untuk memenuhi kebutuhannya,” jelas Gutmir kepada Sulis dari PRESTASI gemilang pekan silam.
“Untuk mampu bersaing dengan sekolah lain, dan membekali siswa akan keterampilan maka MAN 2 Palembang memberikan pelatihan Paskibra dan meng-efektifkan pembelajaran mengenai Bahasa Arab dan Inggris. Kami melakukan ini untuk memberikan keterampilan bahasa bagi setiap siswa, agar kelak bisa dimanfaatkan,” lanjutnya. Sedangkan untuk menambah keterampilan berupa life skill terasa masih jauh dari perencanaan. Sesuai dengan data alumni yang telah diserahkan, 50% lebih alumni MAN 2 Palembang melanjutkan di perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri yang ada di Indonesia. Sedangkan yang mencoba bekerja dan berhasil hanya mencapai 30% dan sisanya belum diketahui kejelasannya.
Sejalan dengan pendapat diatas Darmi Hartati, MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang justru menganggap kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh pada program yang dilaksanakan di sekolahnya (SMA). “Bagi kami, kebijakan tersebut sama sekali tidak berpengaruh, apalagi untuk memberikan keterampilan atau life skill. Itu kan bukan porsi SMA, sedangkan sekarang kami tetap akan mengefektifkan pembelajaran untuk akademi dan memberikan pembekalan imtaq yang kuat, mengingat alumni harus memiliki kemampuan intelektualitas tinggi dengan pengetahuan agama yang bagus sehingga bisa diterima di perguruan tinggi yang berkualitas. Jadi kami harus mempersiapkan itu,” tegasnya.
“Seorang yang bagus dalam kualitas imtaqnya tentu mereka berprestasi dan itu telah terbukti di SMA 6 ini. Namun mengenai keterampilan atau life skills itu kami masukkan pada mata pelajaran muatan lokal (mulok), yang berisi tentang keterampilan memasak khas palembang dan seni menyulam. Untuk keterampilan yang berbentuk life skill itu tidak ada si SMA ini, mengingat itu memang bukan porsi kami,” ujarnya.
Lain halnya dengan Winda, salah satu alumni tahun 2006 SMKN 6 Palembang lebih memilih untuk menyalurkan keterampilan yang telah didapatnya dari sekolah. “Sejak mulai sekolah di SMK 6, saya sudah memiliki rencana untuk mengembangkan usaha salon, kebetulan Ibu saya memiliki keterampilan tersebut. Akhirnya saya memilih jurusan keahlian tata kecantikan rambut. Setelah saya lulus, berbagai keterampilan mengenai pemotongan dan tatarias rambut akan saya terapkan dalam usaha saya nanti,” ungkap gadis berpostur tinggi ini.
Di tengah pro dan kontra kebijakan Mendiknas itu, ada juga sekolah setingkat SMA yang mencoba menggabungkan ketiga konsep tersebut. Seperti halnya MAN 3 Palembang, yang telah mencoba untuk memberikan pembekalan ilmu agama, ilmu umum dan keterampilan yang berupa elektro dan menjahit. “Untuk menjadikan Madrasah ini sebagai lembaga pendidikan yang terbaik dan unggul, sangat disadari bukanlah pekerjaan mudah, tetapi kita tidak memiliki pilihan lain, MAN 3 Palembang harus tampil berkualitas, mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang dinamis dan mampu menyejajarkan diri dengan sekolah-sekolah lain yang telah lebih dahulu eksis menjadi pilihan utama masyarakat,” ujar Zainuri, Kepala Sekolah MAN 3 Palembang (*)
WAJAH KUSAM PENGANGGURAN DI SUMSEL
Potret pengangguran dan kemiskinan memang tak kunjung henti. Bukan saja di daerah, melainkan sudah menjadi persoalan nasional, yang berpuluh tahun umurnya. Kemiskinan dan pengangguran, merupakan dua kenyataan yang keduanya muncul hampir selalu bersamaan. Kemiskinan yang kemudian mengakibatkan pengangguran? Atau pengangguran yang menimbulkan kemiskinan? Agak sulit menjawabnya, sebab keduanya sering muncul seperti pantun bersahut. Di satu pihak, keluarga menjadi miskin karena anggota keluarganya menganggur, dan di pihak lain, orang menganggur akibat lahir dari keluarga miskin dan tak mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan yang layak. Sama persisnya menjawab pertanyaan mana yang lebih dulu, ayam atau telur?
Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, sebagaimana dilansir beberapa media di Palembang, jumlah angkatan kerja di Sumsel per Februari 2009 lalu, mencapai 3.487.999 orang. Angka tersebut bertambah 15.987 orang dibandingkan jumlah terakhir pada Agustus 2008 yang mencapai 3.472.012 orang. Jika dibandingkan Februari tahun lalu (2008, red) telah terjadi penambahan angkatan kerja 33.688 orang dari angka 3.454.311 orang. Kabid Statistik Sosial BPS Sumsel, Dra Dyah Anugrah K mengatakan, perhitungan kondisi ketenagakerjaan di Sumsel mengikuti aturan ILO. Survei data dilakukan dua kali dalam setahun, yakni per Februari dan Agustus. “Yang jadi referensi adalah kondisi seminggu sebelum pencacahan,” jelasnya. Seseorang yang bekerja minimal 1 jam dalam seharinya selama 7 hari berturut-turut sudah bisa dikatakan bekerja.
Untuk jumlah penduduk Sumsel yang bekerja sendiri mencapai 3.195.765 orang. Atau bertambah 4.410 orang dibandingkan kondisi Agustus 2008. Jika dibandingkan jumlah per Februari tahun lalu sebanyak 3.162.257 orang artinya terjadi penambahan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 33.508 orang. Bagaimana dengan kondisi angka pengangguran di Sumsel?
Dyah menjelaskan, angka pengangguran Sumsel per Februari 2009 terjadi peningkatan cukup banyak, yakni sebesar 11.577 orang dari 280.657 orang, pada Agustus 2008 menjadi 292.234 orang pada Februari 2009. Dibandingkan Februari tahun lalu, hanya terjadi peningkatan 180 orang. “Kondisi ini memang tidak bertahan lama, karena masyarakat kita tidak seperti di Amerika Serikat di mana pengangguran dapat santunan dari negara. Makanya, tidak ada yang tahan untuk menganggur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dyah mengatakan, dengan jumlah pengangguran yang ada, tingkat pengangguran terbuka jika dihitung per Februari 2009 mencapai 8,38 persen atau mengalami peningkatan 0,3 persen dibanding kondisi Agustus 2008. Namun, jika dibandingkan Februari tahun lalu terjadi penurunan sekitar 0,07 persen. Dan selalu saja, tingkat pengangguran terbuka untuk kaum wanita lebih tinggi dari kaum pria. “Terhitung Februari 2009, tingkat pengangguran terbuka kaum wanita mencapai 9,44 persen, sedangkan kaum laki-laki hanya 7,74 persen,” tukas Dyah. Dari total pengangguran di Sumsel, sebagian masuk kelompok setengah pengangguran. Jumlahnya mencapai 1.128.446 orang atau sekitar 32,35 persen. Artinya, dari 100 angkatan kerja, sebanyak 32 orang hingga 33 orang mempunyai jam kerja kurang dari 35 jam per minggu. Situasi ketenagakerjaan Sumsel per Februari 2009 lalu, ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerja secara absolut hampir di seluruh sektor, kecuali sektor pertanian dan konstruksi.
Persentase terbesar penduduk laki-laki di Sumsel yang bekerja per Februari berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yaitu 33,4 persen. Sementara, persentase terbesar dari penduduk wanita yang bekerja di Sumsel berstatus pekerja tidak dibayar mencapai 42,8 persen.(Sumatera Ekspres:18/05/2009-diolah)
SMK BISA! SUDAH BISA MAU APA?
Laporan : Romi maradona & Boni Soedarman
Genderang peningkatan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi 70% yang ditargetkan sampai 2015 sudah ditabuh. Tujuan utamanya pengurangan jumlah pengangguran dan menambah tenaga terampil yang siap diserap dunia kerja. Gagasan ini, kemudian menjadi tantangan berat bagi Menteri Pendidikan, Prof Bambang Soedibyo, atau menteri selanjutnya untuk tetap konsisten meneruskan program ini. Jika kemudian gagasan Bambang, terhenti oleh pergantian menteri, maka ide ini nasibnya tak beda jauh dengan link and macth-nya Mediknas era Soeharto, Wardiman Djoyonegoro, yang kemudian hilang diganti dengan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), dan berlanjut ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) hingg akhirnya pada KTSP dan besok entah apalagi.
Merunut perjalanan sistem dan kurikulum pendidikan Indonesia serasa menyesakkan dada. Tetapi inilah adanya. Tinggal bagaimana setiap lembaga pendidikan menyikapi hal ini dengan kreatifitas, sehingga tidak terjebak dengan bermacam perubahan yang tidak pernah tuntas. Inilah sekelumit keprihatinan yang disampaikan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bende Seguguk (YPIBS) Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum, kepada PRESTASI, gemilang pekan silam.
Mengiringi perjalanan pemerintahan baru, kini program peningkatan jumlah SMK 70% dan SMA 30% digulirkan. Pada satu kesempatan, Bambang Soedibyo menyatakan optimis akan mampu mengubah rasio jumlah SMK menjadi 70% dengan 30% Sekolah Menengah Umum (SMU). Misi Pemerintah ini ditargetkan selesai hingga 2013 untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. "Optimis, target men-SMK-kan bisa tercapai sebelum 2013," kata Bambang usai berkunjung ke SMKN 6 Palembang, pekan silam.
Menurutnya, secara keseluruhan perkembangan SMK di Indonesia semakin baik. Terbukti saat ini, terdata hampir di seluruh wilayah jumlah SMK sudah mencapai rasio 50 persen atau seimbang dengan jumlah SMU, terutama di daerah Jawa. "Kenyataan inilah makanya kami optimis," kata Bambang. Mekanisme penambahan SMK di tiap daerah, menurut Bambang, kebijakan sepenuhnya diserahkan masing-masing otonomi daerah. Dirinya optimis bila sebelum tahun 2013 target tersebut tercapai. Terlebih, saat ini jumlah alumnus SMP yang masuk ke sekolah SMK meningkat hampir 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, rata-rata angkatan kerja setelah lulus di SMK mampu terserap tenaganya secara penuh di satu perusahaan, karena mereka sudah terlatih diberikan program keahlian.
"Datanya hanya 17 persen saja pekerja yang menyandang status sarjana kurang mampu bekerja, sisanya banyak yang menganggur, itu tamatan SMA. Kalau keadaan ini dibiarkan terus maka mau dilimpahkan kemana penggugaran tamatan SMA," kata Bambang.
Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, SMK merupakan satuan pendidikan yang perannya perlu ditingkatkan. Sementara semua satuan pendidikan, termasuk SMK, harus mengacu standar mutu nasional pendidikan, sehingga betul-betul ada jaminan mutu. Dalam rangka itu, di masa mendatang akan dilakukan akreditasi secara besar-besaran terhadap semua satuan pendidikan. Pemerintah akan menyediakan dana melalui APBN. Dari situ akan ada sertifikasi pendidikan. Sertifikasi itu sangat cocok bagi SMK.
Terkait dengan peningkatan mutu, kata Mendiknas, tiap kabupaten dan kota didorong untuk membuat sekolah bertaraf internasional, disamping sekolah unggulan yang berbasis ekonomi dan sosio cultural. Jadi, antara satu daerah dengan daerah lain yang memiliki sekolah unggulan yang berbasis lokal.
SMK Plus adalah Solusi
Dalam rangka pelaksanaan pilar pembangunan di bidang pendidikan nasional untuk meningkatkan akses dan pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan SMK, Bambang menyebutkan, melalui APBN tahun 2009 telah dialokasikan dana bantuan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMK, pembangunan workshop, laboratorium dan perpustakaan SMK, pengadaan peralatan SMK rintisan SSN, serta pengadaan peralatan SMK Pra-SSN. Salah satu tahapan dalam pemberian bantuan tersebut, berupa kegiatan penandatanganan surat perjanjian dan bimbingan teknis pemberian bantuan tahun anggaran 2009. Program tersebut, menurut Bambang, tentu akan menjadikan SMK Plus, yaitu tersedianya peralatan, worshop, laboratorium dan perpustakaan, plus jaringan internet gratis di setiap SMK di Indonesia. ”Kesungguhan pemerintah ini harus didukung, keberpihakan pemerintah melalui program SMK bisa bukan hanya untuk sekedar umbar janji pada masa kampanye lalu, tetapi akan menjadi program permanen yang terencana dan berkelanjutan,” tegasnya.
Baru 50% bisa bekerja
Sementara itu, Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Dediknas menargetkan, 70% lulusan SMK langsung kerja pada tahun kelulusan. Target itu diharapkan terealisasi pada 2010. Hal itu sesuai rencana strategis (renstra) 2010-2014, sekaligus menjawab kebutuhan sektor industri formal di Indonesia.
Direktur Pembinaan SMK, Joko Sutrisno, mengatakan, saat ini belum semua siswa kejuruan bisa langsung bekerja setelah lulus. Persentasenya masih 50%. Padahal, mereka memang diorientasikan untuk bekerja. Apalagi, di berbagai daerah saat ini banyak yang membutuhkan tenaga terampil. “Kita harapkan anak didik kita bisa mengisi kebutuhan itu,” terangnya.
Untuk memenuhi target itu, Joko mengakui sudah memiliki rencana strategis. Salah satunya terus menambah teaching factory di sekolah kejuruan. Saat ini sudah tersedia 1.250 teaching factory di SMK. Selain itu, ada 40 SMK yang memiliki pusat kewirusahaan bidang bisnis dan manajemen, serta 30 SMK dengan business center bidang pertanian maupun kelautan. Dengan berbagai fasilitas itu, siswa SMK dapat praktikum bekerja. “Praktiknya riil. Kalau jadi kasir, ya beneran. Demikian pula banyak siswa SMK yang belajar montir,” ujarnya.
Bukan hanya itu, pihaknya juga siap menambah praktikum siswa jurusan pariwisata. Saat ini sudah ada 100 SMK di Indonesia yang menerapkan praktikum hotel berbintang. Agar siswa SMK cepat terserap setelah lulus, pihaknya akan memperbanyak kerja sama dengan sektor industri. “Program job placement kita perluas,” cetusnya.
Untuk mengurangi tingkat pengangguran, Joko akan membuka industri mesin mobil berbasis SMK. Pendirian satu industri diperkirakan mampu menyerap 100 tenaga kerja SMK. Pendirian industri mesin mobil itu akan berimbas dibukanya 1.000 bengkel di SMK maupun di luar SMK. Tiap bengkel diperkirakan bisa memperkerjakan tiga orang.
Sekitar 15 persen dari kebutuhan tenaga kerja di perbengkelan itu diambil dari siswa SMK jurusan mesin otomotif. Termasuk, dibukanya industri sepeda motor. Bidang usaha otomotif dinilai Joko sangat punya masa depan yang baik. “Sebab, kemampuan anak didik kita ini tidak kalah dengan tenaga ahli lulusan yang lebih tinggi. Untuk bidang itu, tenaga kerja lulusan SMK yang dibutuhkan sekitar 10 ribu orang. Selain bidang kewirausahaan, semaksimal mungkin pihaknya menyalurkan lulusan SMK di sektor formal,” ungkapnya.
Beasiswa yang berprestasi
Menanggapi hal itu, Jum Herman,S.Ag, Kepala SMK di Muaraenim menilai rasio jumlah siswa yang tidak seimbang antara SMK dan SMA ini, memang perlu diseimbangkan. Terkait hal itu, menurut dia, pemerintah perlu melakukan peningkatan infrastruktur SMK untuk menyeimbangkan antara siswa SMA dan SMK. Hal ini berarti, infrastruktur yang baik akan menarik minat masyarakat untuk bersekolah di SMK.
Selain memperbaiki dan melengkapi infrastruktur SMK, pemerintah juga perlu menambah jumlah guru. Selain itu, untuk memacu siswa berprestasi lebih baik, pemerintah juga memprogramkan beasiswa kepada para siswa yang berprestasi dan mempunyai potensi untuk menjadi tenaga pendidik.
Direktur AMIK Rama Muaraenim ini mengatakan, saat ini banyak lulusan SMK yang berhasil, bahkan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Misalnya, sejumlah alumni SMK di beberapa provinsi berhasil menembus pangsa kerja luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMK dilirik oleh sektor industri. Seiring perlunya penambahan sarana dan fasilitas pendidikan di SMK, bapak dari satu anak ini menilai, di tahun 2015 rasio jumlah siswa SMK dan SMA dapat menjadi kebalikan dari rasio yang ada saat ini, untuk menuju 70% SMK dan 30 % SMA.
Munculnya gagasan Mendiknas ini, menurut Roni Ridwan,S.Pd, praktisi pendidikan SMK Bina Mulia (BM) Tanjung Enim, jangan sampai karena melihat program pemerintah yang mengutamakan pendirian SMK, kemudian pengelola pendidikan tiba-tiba mendirikan SMK asal-asalan. Misalnya saja, sekedar ada ruang kelas, atau menumpang di sekolah lain , padahal untuk mendirikan SMK harus membangun ruang praktikum dengan standar minimal untuk pembelajaran. Menurut mantan aktifis Menwa Universitas Sriwijaya ini, mendirikan SMK berbeda dengan SMA, karena harus membangun ruang praktikum atau bengkel sehingga butuh biaya tinggi. Jangan sampai SMK-SMK baru hanya menumpang ruang praktiknya ke SMK-SMK yang sudah lama berdiri. Roni juga mengkhawatirkan beberapa SMK baru yang sampai saat ini gedungnya masih menumpang di SD, atau tidak memenuhi standar.
Mahalnya biaya mendirikan SMK dibanding SMA juga dikemukakan FX.Sucipto. Menurut mantan kepala sekolah SMA Bukit Asam tanjung Enim ini, mendirikan SMK, bila dibuat perbandingan menjadi; 20 SMA baru bisa mendirikan satu SMK. Sebab, menurut Sucipto, fasilitas SMK memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. ”Kalau SMA, syaratnya ada kelas, guru dan gedung, semua proses belajar mengajar bisa dilakukan. Tetapi kalau SMK, selain gedung, juga fasilitas pendukung yang memadai, seperti peralatan latihan dari semua jurusan, laboratorium praktik dan lain sebagainya. Untuk memenuhi semua itu SMK tidak bia semudah itu didirikan, tanpa mempertimbangkan segala fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan, meskipun ada bantuan dari pemerintah, itu hanya faktor pendukung saja,” tegasnya.
(Boni Soedarman, Romi Maradona)
