Dalam satu kesempatan, saya satu mobil dengan Sohib (55 tahun), salah satu sopir Kepala Departemen Pemerintahan di Muaraenim. Di samping Sohib, ada Mastur (38 tahun), staf departemen yang diberi tugas untuk mengurus administrasi tertentu di Kota Lahat. Obrolan bermula dari penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumsel. Salah satu saudara kandung Mastur, secara kebetulan lulus murni. Sementara salah satu tetangga Sohib gagal, meski sudah ketigakalinya mengikuti tes PNS. Bahkan jauh sebelumnya, tetangga Sohib juga selalu gagal malamar ke beberapa perusahaan ternama di Sumsel.
“Sekarang ini memang sulit, kalau mau bekerja di perusahaan, apalagi PNS. Belum lagi lapangan kerja sekarang juga makin sempit,” Mastur menimpali pembicaraan Sohib sebelumnya.
“Sebenarnya lapangan kerja itu tidak sulit, maksud saya tidak sempit, pak,” Sohib melempar kalimat yang membuat saya tertarik. Bagi saya ucapan Sohib ini menjadi unik karena dari argumentasi kebanyakan orang yang selalu mengangguk terhadap sempitnya lapangan pekerjaan. Tetapi di mata Sohib tidak demikian.
“Lapangan kerja itu tidak sempit, pak,” katanya.
“Tapi sampai sekarang masih banyak tamatan SMA nganggur,” saya memancing.
“Bukan SMA saja, pak, tapi yang sarjana juga banyak!” Mastur menambahkan.
“Karena mereka terlalu banyak memilih pekerjaan, Pak,” kata Sohib lagi.
“Terlalu memilih bagaimana?” saya penasaran.
“Kalau tujuan mereka hanya bekerja di perusahaan dan menjadi PNS ya memang sempit. Tapi kalau mau mencari jalan lain, membuak usaha, masih banyak peluang lain yang bisa mereka lakukan. Tapi karena mereka tujuannya bekerja di perusahaan dan hanya PNS, ya pasti ngomong lapangan pekerjaan sempit,” ujar Sohib setengah menyalahkan sebagian orang yang selalu mengharap bekerja di perusahaan dan PNS.
“Jadi sempitnya lapangan pekerjaan itu tergantung dari mereka, pak?” tanya saya mencari argumentasi yang lebih detil.
“Betul, pak. Coba kalau mereka mau mengembangkan diri dengan mencari peluang lain, membuka usaha, mislanya, pasti tidak ada kalimat lapangan kerja sulit dan sempit. Masalahnya mereka itu tidak tahu potensi apa yang bisa dikembangkan menjadi ladang penghidupan, makanya mereka hanya bisa menunggu lowongan pekerjaan, bukan malah mencoba menggali potensi dirinya untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,” ujar Sohib seperti pengamat sosial.
“Contohnya apa, pak?” tanya saya lagi.
“Di komplek saya, tidak ada tukang pembuang sampah. Semua warga membuang sampah sendiri. Padahal ini potensi untuk dikelola, dan bisa menghasilkan uang. Coba kalau anak-anak muda mau membuang sampah satu minggu dua kali, setiap mengambil sampah misalnya dihargai tiga ribu rupiah saja, sudah berapa uang yang mereka dapatkan dalam satu bulannya? Itu baru satu rumah?! Kalau seratus rumah, atau lebih dari itu?! Makanya saya katakan tadi, yang membuat sempit lapangan pekerjaan itu bukan pemerintah tetapi diri kita sendiri yang membatasi pekerjaan. Mereka maunya bekerja enak, duduk dan mendapat gaji besar, pilihannya selalu di perusahaan besar atau PNS! Kalau hanya itu tujuannya ya jelas sempit, pak! Mestinya cara berbipikir seperti itu yang harus dirubah,” kalimat Sohib makin mengalir tak terbendung. Dari nada bicaranya, ada getaran kekesalan terhadap mentalitas sebagian pemuda kita yang enggan membanting tulang demi masa depan tanpa harus memilih-milih pekejaan.
“Bapak sudah pernah katakan ini pada mereka?” tanya saya lagi.
“Bukan sekali dua kali, pak. Setiap mereka nongkrong di waung saya, mereka selalu saya marahi supaya otak mereka itu tebuka. Tapi mereka hanya diam. Setelah itu, besoknya masih begitu saja, tidak ada perubahan apapun dari sikap mereka,” katanya sedikit kesal.
“Apa alasan mereka tidak mau, pak?”
“Ada yang malu. Ada yang merasa gengsi!”
“Kalau sampah mungkin wajar, pak. Apalagi sebagian mereka juga ada yang sarjana, mungkin..,” saya menimpali Sohib, tetapi terputus.
“Masalah hidup, bagi saya bukan urusan gengsi atau tidak, pak. Sekarang mereka mau hidup atau tidak, mau makan atau tidak?! Perjalanan hidup itu tidak ada yang langsung jadi atasan. Bapak juga sebelumnya pasti mengalami hal sama. Dari bawah dan sampai seperti sekarang. Kalau gengsi terus ya akan tetap menunggu lamaran dan tetap saja menganggur. Anak muda sekarang memang tidak kreatif, pak! Maunya kerja enak dan gaji besar. Kalau anak raja mungkin. Tapi kalau anak gembel?! ya harus mulai dari bawah, pak!” Sohib.
“Bapak pernah ke Malioboro Yogya?” tanya saya untuk mengalihkan arah kreatifitas selain mengangkut sampah.
“Penah, Pak. Kalau bapak tanya itu, saya jadi ingat dengan kerajinan di sana. Saya lihat di Malioboro itu ada batok kelapa, dibelah jadi dua. Kemudian dipernis sampai mengkilat. Di tengahnya dikasih retsleting. Mereka buat seperti dompet untuk menyimpan uang. Ada lagi yang dibuat menjadi tas unik. Ternyata, barang tidak berguna seperti batok kelapa yang di sini dibuang-buang untuk kayu bakar, justeru di Yogya malah bisa menjadi bahan kreasi yang dapat mendatangkan uang. Yang heran, kenapa ide itu bukan muncul dari anak-anak kita?”
Bagi sebagian orang, Sohib hanyalah sosok karyawan rendahan yang tak punya jabatan kecuali sopir pribadi tuan kepala departemen. Tetapi bagi saya, Sohib adalah manusia pemilik uang ratusan juta rupiah dari de-ide segarnya. Seandainya generasi kita bersedia menggali potensi kreatif yang ada di sekitar kita mungkin tumpukan jumlah pengangguran di negeri ini akan berkurang. Masalahnya kemudian adalah, bagaimana institusi pendidikan di Sumsel sudah saatnya untuk membangkitkan mentalitalitas enterpreunership (kewirausahaan) di kalangan siswa, sehingga kelak ketika selesai sekolah dan kuliah bukan menambah barisan pengangguran yang membenai pembangunan, namun sebaliknya dapat menjadi generasi yang mandiri dan tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tanpa harus menjadi ‘peengemis’ pekerjaan diberbagai instansi pemerintah dan swasta. Sekarang, tinggal bagaimana kita harus memulai untuk mencoba. Mengutip motivator Indonesia Andre Wongso, selama kita tidak pernah berani mencoba, takut jatuh dan takut terhadap kegagalan, maka keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup akan makin menjauhi kita. (imron supriyadi)
SIAPA BILANG LAPANGAN KERJA SEMPIT?
BERBURU PERGURUAN TINGGI
Mau melanjutkan pendidikan setelah SMA? Mungkin inilah yang saat ini sedang terpikir siswa yang baru saja tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pertanyaan klasik yang kadang sulit menjawabnya adalah bagaimana memilih Perguruan Tinggi. Bagaimana tidak susah? Perguruan Tinggi di Indonesia kan sangat banyak, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS)? Mungkin diantara kita ada yang merasa kesulitan dalam menyeleksi satu persatu dari ratusan Perguruan Tinggi di Indonesia. Tetapi kita tidak perlu bingung, sebab Majalah Prestasi gemilang akan memberi tips bagaimana memilih Perguruan Tinggi. Sekarang persiapkan diri untuk membacanya sampai tuntas.
Memburu Perguruan Tinggi, memang sudah menjadi agenda tahunan bagi para alumnus SMA. Tujuannya untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Sebagian S.1, ada pula yang mengambil D-1, D-2 dan D-3. Sisanya boleh jadi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dengan bemacam alasan. Tidak minat. Biaya terbatas, atau ingin langsung mencari pekerjaan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga.
Mengiringi persaingan dalam memburu ‘kampung sarjana’ menjadi tantangan setiap Perguruan Tinggi. Wajar saja bila kemudian menjelang tahun ajaran baru, hampir setiap media memuat iklan penerimaan mahasiswa baru dari beberapa Perguruan Tinggi, dengan menyebut bermacam fasilitas yang tersedia di kampusnya. Sejak kurikulum, sarana prasarana, tenaga dosen sampai penyaluran tenaga kerja setelah mereka selesai kuliah.
Banyaknya tawaran dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (TPS) dapat menjadi ruang yang bebas bagi para calon mahasiswa dalam menentukan pilihan. Tetapi di sisi lain, bukan tidak mungkin, para calon mahasiswa menjadi bingung akan kemana mereka melanjutkan kuliah.
“Kebingungan ini paling tidak disebabkan oleh dua hal. Pertama, keinginan calon mahasiswa yang tidak diikuti oleh kemampuan sebagian orang tua dalam membiayai kuliah, apalagi yang bersangkutan ingin masuk di perguruan tinggi swasta yang bengengsi. Ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kedua, ada sebagian calon mahasiswa tidak mengukur potensi diirnya, akan kemana mereka mengambil jurusan. Sehingga, tidak jarang, ketika sudah masuk dalam perguruan tinggi, tiba-tiba di tengah perjalanan pindah jurusan,” kata Roni Ridwan, S. Pd, salah satu praktisi Pendidikan di Muara Enim.
Bagi yang calon mahasiswa yang lahir dari keluarga mampu, sangat mungkin untuk memilih perguruan tinggi yang bonafide. Tetapi bagi keluarga yang memiliki dana pas-pasan, sering terjebak pada pilihan jurusan yang tidak sesuai minatnya. Oleh sebab itu, tidak sedikit wali siswa yang menuntut putra-putrinya asal kuliah, yang penting biayanya murah.
Maskur, 56 tahun, salah satu orang tua siswa di Palembang mengaku, pada awalnya ia berkeinginan memasukkan anaknya ke perguruan tinggi yang bergengsi. Tetapi karena keterbatasan biaya, akhirnya menyuruh anaknya memilih perguruan tinggi yang biayanya terjangkau, meskipun tidak bergengsi.
“Bagi saya, yang penting anak saya kuliah. Terserah mau kuliah dimana yang penting saya bisa membiayai. Dari pada idak kuliah,” kata buruh meubeler ini kepada PReTASI gemilang, pekan lalu.
Ada beberapa hal yang sering diluar perhitungan. Seringkali PTN atau PTS yang kita inginkan tidak sesuai dengan keadaan keuangan orang tua kita. Kuliah di Perguruan Tinggi memang banyak komponen biaya yang kadang tidak terduga. Misalnya uang pendaftaran, uang gedung, spp, uang praktikum, dan lain-lain. Yang lebih tidak nggak diperkirakan adalah biaya mendadak, seperti fotokopi, beli buku, ataupun transportasi. Belum lagi kalau kita musti kos, karena tempat kuliah yang jauh dari rumah. Jadi, supaya aman, pada saat kita akan melakukan pendaftaran, tanyakan secara detail biaya apa saja yang harus kamu tanggung selama kuliah. Perhitungkan juga biaya lain-lain yang akan ditanggung saat menjadi mahasiswa. Diskusikan masalah tersebut bersama orang tua agar orang tua tidak kalang kabut mencari biaya setelah kita kuliah di tempat tersebut.
Menghadapi ‘perlombaan’ memburu perguruan tinggi ini setiap sekolah kemudian memiliki beban tanggngjawab yang tidak ringan. Di sebagian SMA ternama, jauh sebelum ujian akhir dilakukan, masing-masing SMA sudah melakukan lobi ke beberapa PTN atau PTS di luar Sumatera, dengan harapan beberapa alumnusnya bisa diterima dengan mulus. Syukur syukur dengan PMDK. Bila ini berhasil, paling tidak akan menambah daya minat wali murid untuk memasukkan putra-putrinya ke SMA yang bersangkutan di tahun berikutnya. Sebab diakui atau tidak, dengan cara ini sedikit banyak akan berpengaruh pada brand image (nama baik sebuah SMA, baik negeri mapun swasta).
Menghadapi penerimaan mahasiswa ini, tanggungjawab lain bagi setiap guru SMA adalah memberi arahan kepada setiap alumnusnya akan kemana mereka memilih perguruan tinggi sesuai dengan potensi yang dimiliki dari masing-masing siswa.
Adi Kurniawan, S. Pd, salah satu tenaga didik SMA di Tanjung Enim menyebutkan, jauh sebelum para siswa menentukan pilihan, setiap guru sangat perlu melakukan pengarahan, sehingga para almunusnya tidak salah dalam memilih jurusan di perguruan tinggi.
Dalam menelusuri minat siswa inilah, seorang guru kemudian menanyakan kepada siswa, tentang jurusan yang diinginkan. Tetapi meski demikian, menurut guru biologi ini, sebagai seorang guru wajib memberi arahan kepada siswa, agar jurusan di perguruan tinggi yang dipilih sesuai dengan latar belakang jurusan ketika di SMA. “Misalnya, ada siswa yang berminat masuk di Fakultas Ekonomi, sementara waktu di SMA jurusannya IPA. Kalau ini kita biarkan atau dipaksakan, sangat mungkin siswa tadi akan banyak hambatan dalam menerima materi. Bukan karena tidak pintar, tetapi karena memang tidak sesuai dengan latar belakang jurusannya ketika di SMA, akhirnya banyak hambatan yang dihadapi saat di perguruan tinggi,” tegas Adi ketika dijumpai di kediamanya di Tanjung Enim pekan lalu.
Mengarahkan siswa agar masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan latar belakang jurusan, bukan hal yang mudah. Menurut pengakuan Adi, ada saja diantara siswa yang berminat di Fakultas lain yang sama sekali tidak sesuai dengan jurusannya saat di bangku SMA. Belum lagi, siswa yang bersangkutan sering berhadapan dengan kehendak orang tua yang berseberangan dengan pengarahan dari pihak sekolah.
“Tetapi, apapun pilihan siswa, kami sebagai pendidik tetap mempunyai tanggungjawab untuk tetap memberi pengarahan, sehingga di kemudian hari, kalau terjadi sesuatu, mereka tidak akan menyalahkan pihak sekolah. Sebab, ya itu tadi. Sekolah sudah memberikan pertimbangan,” katanya (Laporan : Romi Maradona dan Sulis)
Sirozi : Jangan Silau Dengan Perguruan Tinggi Bergengsi”
Oleh Romi Maradona dan Sulis
Persaingan dalam memilih Perguruan Tinggi kini sedang menjadi trend di kalangan anak-anak sekolah, terutama bagi siswa kelas tiga SMA yang baru selesai menempuh Ujian Nasional (UN) tahun 2009. Tidak sedikit sebagian mereka melakukan uji kemampuan dengan cara mengikuti berbagai try out. Tujuannya untuk membekali diri, dengan harapan dapat mencapai kesuksesan maksimal, sehingga mereka dapat melenggang di kampung sarjana, baik di dalam maupun di luar negeri.
Sejak digelarnya UN, berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, telah mulai mempromosikan diri melalui media, dengan segala kelebihannya. Hampir tidak ada perguruan tinggi yang menyebutkan kelemahannya. Bermacam kalimat dan slogan dibuat untuk menambah daya tarik calon mahasiswa. Program unggulan pun menjadi andalan promosi Perguran Tinggi. Pamlet, brosur dan masih banyak kertas full colour lain berisi iklan Perguruan Tinggi bergengsi dengan berbagai tarif SPP dan fasilitas lainnya.
Bukan hal yang mudah dalam menentukan pilihan Perguruan Tinggi, apalagi dengan banyaknya alternative pilihan seperti sekarang. Oleh sebab itu, banyak siswa yang telah mengumpulkan informasi terkait dengan beberapa Perguruan Tinggi yang akan menjadi tempat mereka melanjutkan pendidikan. Seperti halnya Iwan, salah seorang siswa SMA di Palembang yang hingga kini mengaku telah mengantongi berbagai informasi penting mengenai perguruan tinggi di Indonesia.
Senada dengan Iwan, Sri Sumantri, siswi SMA di Tanjung Agung Muara Enim mengaku dirinya sampai saat ini masih bingung menentukan pilihan, sebab antara keinginannya sebagai mahasiswa terbentur dengan kemapuan ekonomi keluarga. “Gimana ya, maunya mau ingin masuk ke perguruan tinggi yang bergengsi, tetapi ya itu tadi, kemampuan orang tua sangat terbatas,” tutur Sri kepada Prestasi gemilang, saat dijumpai di rumahnya di Tanjung Agung Muara Enim.
Junaidi Padil, S.Ag, salah satu staf pengajar SMK Bukit Asam Tanjung Enim, mengatakan banyak siswa yang masih bingung memilih perguruan tinggi. “Namun saat ada beberapa siswa yang bertanya, saya hanya menyarankan kepada mereka untuk tetap melihat potensi diri dan prestasi akademis mereka, hal ini akan bermanfaat untuk memilih program studi yang akan mereka ambil. Sebisa mungkin saya meyakinkan mereka untuk melanjutkan sesuai program yang telah terbekali dari SMK, apapun jurusan yang mereka pilih,” tegasnya.
Di tengah banyaknya pilihan Perguruan Tinggi seperti sekarang, Prof. Dr. Sirozi, P.hd, Pembantu Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang mengatakan, dalam memilih Perguraun Tinggi memerlukan kejelian, terutama mengenai program studi yang akan diambil. “Dalam menentukan pilihan Perguruan Tinggi, harus mempertimbangkan kualitasnya, baik dari segi akreditasi, prestasi, tenaga pengajar sampai pada biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa masuk di Perguruan Tinggi tersebut,” tegasnya.
Memasuki dunia Perguruan Tinggi menurut mantan Direktur Pasca Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang ini, berarti melibatkan diri dalam situasi hidup dan situasi akademis yang secara mendasar berbeda jauh dengan apa yang pernah dialami dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA). Perguruan Tinggi bukanlah sekedar lanjutan dari SMA, namun pada kenyataannya memiliki jenjang yang lebih tinggi dan merupakan suatu yang hakiki dari taraf pendidikan yang lebih tinggi.
Berbagai upaya telah ditempuh oleh sebagian alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SMA, baik kursus, pembedahan kisi-kisi SPMB, privat, sampai try out akbar. Semua itu dilakukan guna mempersiapkan ujian masuk Perguruan Tinggi. Tidak sedikit Perguruan Tinggi yang mengajukan berbagai persyaratan bagi calon mahasiswa baru.
Inilah gambaran kecil yang ditempuh oleh para siswa untuk mengetahui informasi dan masukan-masukan dari para pendidiknya. Diharapkan, melalui cara ini para guru dapat menambah informasi terhadap siswa tentang program perguruan tinggi. Dengan begitu siswa akan mulai mencerna dan mempertimbangkan ke mana arah pendidikan lanjutan yang seharusnya mereka inginkan.
Alumnus S.2 University of London ini mengatakan agar siswa jangan terlalu silau terhadap pendidikan luar negeri. Siswa harus mampu melihat dengan jeli mana yang terbaik sesuai dengan kemampuan akademis siswa. “Memang di luar negeri terutama pada negara-negara maju memiliki kelebihan tersendiri, misalkan dari segi tenaga pengajarnya yang minimal S.3, namun kita harus bisa memilih program studi yang akan kita tempuh sesuai dengan prestasi kita, terutama dari segi bahasa dan akademik. Jika memang di Palembang ada yang lebih baik mengapa tidak memilih lokasi yang dekat saja. Untuk menentukan perguruan tinggi itu, siswa harus melihat akreditasi program studi, bagaimana kualitasnya, dan masih banyak pertimbangan lain termasuk biaya yang harus dikeluarkan,” tambahnya.
Menurut Sirozi, jika siswa memiliki prestasi yang bagus, mereka berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun ini juga membutuhkan kerja keras yang lebih. Karena siswa harus bersaing ketat dengan peserta lain. Ada beberapa strategi untuk meraih beasiswa terutama luar negeri yaitu hampir semua beasiswa luar negeri menargetkan tofle min 550, dan Indkes Prestasi (IPK) minimal 3.00. “Jika siswa memiliki pengalaman organisasi maka cantumkan, siapkan statement of purpose, pelajari kampus beasiswa yang anda tuju termasuk menghubungi dosen, profesor serta alumni yang pernah tinggal di Negara atau kota tersebut, buat curriculum viate (CV) yang sistematis dan tidak bertele-tele,” tambahnya.
Sementara itu, Herizal, salah satu alumnus Canbera University, Australia mengatakan, untuk mendapat infromasi tentang Perguruan Tinggi ini, sebagian siswa siswa mengakses internet. Melalui media ini, informasi mengenai Perguruan Tinggi dalam maupun luar negeri tersedia dengan lengkap, menarik, dan cepat untuk di dapat. Ada juga yang memberikan pelayanan on line seperti pada universitas terkemuka seperti Universitas Indonesia (UI) Jakarta dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta misalnya. Dengan akses internet ini siswa bisa lebih puas melihat berbagai fasilitas dan biaya kuliah yang ditawarkan.
Lebih lanjut Kepala Unit Bahasa (UBINSA) di IAIN Raden Fatah Palembang ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan banyak siswa yang berminat untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri, ketika mereka tergiur dengan fasilitas yang bagus yang dimiliki oleh negara-negara maju sesuai dengan peringkat yang mereka capai pada kategori universitas terbaik dunia.
“Mereka bisa saja memilih melanjutkan ke luar negeri karena mereka merasa memiliki prestasi akademis yang bagus, dan biaya yang mencukupi, atau bahkan mungkin mereka ingin mengubah suasana, yang tadinya beberapa tahun sekolah di Palembang atau Indonesia, mereka ingin melihat budaya baru dengan suasana yang baru, hal ini bisa saja terjadi sesuai dengan individu siswa” ujar Herizal, ketika ditemui di ruangannya pekan lalu.
Jika dibandingkan di luar negeri, lanjut Herizal, seperti di United State, atau di Canada misalnya mereka memiliki fasilitas yang sangat lengkap, sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswanya, seperti kedisiplinan yang timggi, gedung yang bersih sejuk yang dikelilingi oleh taman hijau, perpustakaan 24 jam, internet dan fhotocopy gratis, dan masih banyak fasilitas lain yang memang benar-benar berbeda jauh dengan negara kita. Namun lagi-lagi semua kembali kepada pertimbangan masing-masing individu. Karena biasanya biaya untuk mahasiswa asing akan dikenakan biaya berapa kali lipat lebih besar daripada mahasiswa lokal. (*)
‘GELAR’, GENGSI ATAU PRESTASI?
Selain jurusan, ada beberapa pertimbangan lain bagi kalian yang ingin menjadi mahasiswa. Dari sekarang, kalian penting untuk menentukan program apa yang akan kalian pilih di perguraun tinggi. Ini mejadi penting, supaya ketika nanti kalian kuliah tidak akan benturan antara niat awal dengan target akhir di perguruan tinggi. Nah, untuk menentukan program apa yang akan dipilih, penting juga menentukan akan berapa lama kalian ingin menghabiskan waktu di bangku kuliah? Dua tahun? Tiga tahun? Secepatnya? Berapa cepat? Tapi, jangan jadi (Mahasiswa Paling Lama—alias MAPALA), kasihan orang tua yang sudah banyak mengeluarkan banyak biaya. Syukur-syukur kalian bisa mengejar target bieasiswa. Tetapi kalau kalian akan bergabung di Mahasiswa Pencita Alam (MAPALA), tidak apa-apa, untuk menyalurkan bakat dan minat di kampus, tidak mesti menjadi mahasiswa paling ama tadi).
Cepat dan tidaknya dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi, selain ditentukan oleh kemampuan kalian, hal ini juga tergantung dari jalur atau jenjang pendidikan yang akan kalian ambil. Perlu kalian ketahui, Pendidikan tinggi di Indonesia mengenal dua jalur pendidikan, yaitu jalur akademik (jenjang sarjana) dan jalur profesional (jenjang diploma). Jalur akademik menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan jalur profesional menekankan pada penerapan keahlian tertentu.
Dalam kaitannya dengan waktu, jenjang sarjana membutuhkan waktu lebih lama (minimal 8 semester) dibandingkan dengan jenjang diploma (2 semester untuk D1 - 6 semester untuk D3). Hal ini tentu sangat berpengaruh pada biaya yang harus kalian sediakan. Banyak diantara teman-teman kalian, yang karena keterbatasannya, lebih memilih jenjang diploma, dengan harapan cepat lulus dan mendapat pekerjaan.
Perlu kalian tahu, jenjang diploma dirancang sebagai jenjang terminal. Artinya, lulusannya dipersiapkan untuk langsung memasuki dunia kerja, bukan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (walaupun sekarang ada yang disebut program lintas jalur, dari diploma ke sarjana). Ini berbeda dengan jenjang sarjana, yang membuka kesempatan lulusannya untuk terus mengembangkan ilmunya.
Hal lain yang harus kalian perhatikan adalah, tingkat persaingan di pasar kerja. Kalau banyak tenaga sarjana yang tersedia, perusahaan akan lebih memrioritaskannya dibandingkan lulusan diploma. Tetapi, ingat lho, sekarang ketentuan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-Undang Dosen dan Guru, mengharuskan gelar S.1 dalam jenjang tertentu, apalagi kenaikan pangkat bagi sebagian PNS. Bahkan di beberapa perusahaan Swasta, gelar S.1 juga menjadi nilai tawar yang mesti kalian perhitungkan, apalagi untuk menaikkan jenjang karier. Makanya, untuk yang satu ini kalian juga perlu mempertimbangkan. Apalagi kalau kalian ingin meneruskan sampai jenjang S-2, jelas harus selesai dulu S-1. Sebab, kalau kalian ingin menjadi Dosen di PTN dan PTS, sekarang harus sudah selesai di jenjang S-2. Sementara S-1 hanya boleh mengajar di tingkat SMA, ini menurut Undang-Undang, lho.
Gelar dan Sebutan
Sesudah kalian lulus, selain kalian akan mendapat ijazah, kalian akan diperbolehkan oleh PTN dan PTN menyandang gelar akademis atau sebutan profesional. Misalnya, Sarjana Hukum (SH), Sarjana Ekonomi (SE), Sarjana Hukum (SH), Sarjana Agama, (S.Ag), Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dan gelar lainnya. Gelar akademis ini diberikan kepada kalian yang sudah menyelesaikan pendidikan melalui jalur akademik (jenjang sarjana, bukan diploma).
Lalu bagaimana kalau kalian menyelesaikan pendidikan jalur profesional (jenjang diploma)? Bukan gelar akademis (Sarjana, misalnya)? Yang kita dapatkan, bukan gelar sarjana, (SH, SE dan lainnya), melainkan sebutan profesional seperti Ahli Madya Komputer (AMd.Komp). Sebutan ini mungkin belum terlalu dikenal di masyarakat. Dan seringkali gelar Ahli Madya ini kadang-kadang dianggap sebagian masyarakat kurang bergengsi. Makanya, di antara teman-teman kita yang hanya menyelesaikan Diploma, lebih menyukai digelari dengan istilah D3-Komputer, D-3 Sekretaris dan lainnya.
Gengsi atau Prestasi
Kalau kalian sudah menyandag gelar, masyarakat akan menilai kalian sebagai orang yang intelek. Makanya gelar sarjana itu bukan sekedar gengsi tetapi juga harus diikuti dengan prestasi, bukan saja akademik tetapi juga mentalitas, cara pandang, pola piker dan pola kerja. Sebab banyak, lho, teman-teman kita yang sarjana tetapi pola pikirnya tidak akademis. Mislanya dalam setiap rapat di organisasi ingin menang sendiri. Atau mengatakan “saya ini sarjana, lho.” Jadi kesarjanaan bukan sebatas gelar di belakang atau di depan nama, tetapi juga ditutut bertanggungjawab terhadap isi otak dan praktik sehari-ari dalam kehidupan. Kalian boleh banga dengan gelar sarjana, tetapi juga harus malu, bila ternyata gelar kita belum sesuai dengan kesarjaan yang kita sandang. Makanya menjadi sarjana itu, dikatakan berat ya berat, dikatakan ringan ya tidak juga. Semua membutuhkan pertanggungjawaban di tengah masyarakat.(*)
KAMPUS, ADA HARGA ADA RUPA
Memilih perguruan tinggi bagi siswa dan sebagian orang tua siswa acapkali menjadi tarik ulur, terutama antara dua pilihan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguraun Tinggi Swasta (PTS). Bila berkiblat di kota-kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta), biaya PTS selalu lebih tinggi dibanding dengan PTN. Tetapi, dari sisi gengsi, PTS sering menjadi sandaran, kecuali PTS yang sedang berkembang, tidak masuk dalam kelompok ini. Namun demikian, sekali lagi di kota-kota besar, PTN sebenarnya juga tidak kalah bergengsi dengan PTS. Ada beberapa PTN yang namanya sudah terkenal, Sebut saja Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (IPB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lainnya.
Dari tahun ke tahun, tidak sedikit siswa dan para orang tua siswa yang ‘bermimpi’ agar anaknya dapat menjadi mahasiswa PTN itu. Bukan karena gengsinya saja, tetapi secara kualitas sarjana dan fisiknya memang sudah diperhitungkan banyak orang. Belum lagi peluang kerja. Alumnus PTN yang disebutkan diatas, memang sudah cukup bersaing. Bahkan sebagian alumninya juga tersebar di jajaran pemerintahan, sejak legislatif, eksekutif maupun yudikatif, atau di kalangan swasta.
Namun, untuk masuk ke PTN juga tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab setiap calon mahasiswa harus bersaing dengan jutaan calon mahasiswa se-Indonesia, untuk mempertaruhkan diri menjadi mahasiswa di PTN melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Kalau tidak lulus UMPTN, lalu memilih PTS, yang kebanyakan biayanya memang lebih mahal. Meski demikian, ada beberapa PTS yang tetap memberlakukan biaya murah. Tetapi biasanya PTS yang biayanya murah lihat saja sarana dan pra-sarananya. Belum lagi kualitas dosen dan sarjananya. Sebab ada lho, Perguruan Tinggi, yang hanya untuk menjadi ‘jembatan’ mencari gelar, bukan untuk menggali ilmu. Nah, Perguruan Tinggi yang satu ini, biasanya memakai sistem “Maju Tak Gentar Membela yang Bayar,” alias selama bayaran lancar, diakhir perkuliahan akan segera mendapat gelar. Makanya, ada istilah dalam jual beli, Ada harga ada rupa. Bagi kalian yang masih bingung menentukan pilihan, dibawah ini ada beberapa tips yang dapat menjadi pijakan, bagaimana kalian memiilih Perguruan Tinggi.
Pertama, Minat. Artinya, Faktor utama yang harus kamu ketahui adalah minat kalian sendiri. Kalau kalian sudah mengetahui minat kalian terhadap tujuan program studi yang akan dipilih, studi kalian akan semakin mudah dalam memilih Perguruan Tinggi. “Dan yang lebih penting kalian akan mudah dan terpacu untuk menyelesaikan studi saat kalian kuliah, sebab sesuai dengan minat kalian”
Kedua, Biaya. Seringkali Perguruan Tinggi, yang kita inginkan tidak sesuai dengan keadaan keuangan orang tua kita. Kuliah di Perguruan Tinggi memang banyak biaya yang sering diluar perhitungan orang tua. Dari uang SPP sampai uang non akademis. Makanya, kalian harus hitung biaya dalam setiap bulan, kira-kira biaya apa saja yang prioritas dan biaya yang ‘sunnah’ (tidaak wajib) tetapi penting, sekaligus menghitung kemungkinan biaya diluar akademis, tetapi tidak termasuk biaya ngampel dan nonton bersama ke pacar, lho.
Ketiga, Prospek. Saat ini sangat banyak program studi yang ditawarkan baik oleh PTN
maupun PTS, tentu tidak semuanya menjanjikan prospek pekerjaan yang cerah di masa mendatang. Pertanyaanya adalah, manakah yang akan kalian pilih? Program studi yang selalu menjadi favorit, tetapi pada akhirnya banyak lulusannya yang menganggur ataukah program studi yang tidak termasuk kategori favorit, tetapi begitu lulus langsung dapat kerja (biasanya karena lulusannya yang langka, sedangkan dunia kerja masih sangat terbuka?)
Keempat, Reputasi. Apakah kalian akan memilih Perguruan Tinggi karena perguruan tinggi tersebut terkenal saja? Wa, itu salah! Ada beberapa faktor yang harus kalian pertimbangkan jika kalian ingin memilih Perguruan Tinggi tersebut. Misalkan bagaimana fasilitas belajar mengajarnya, kualitas lulusannya, dan bagaimana reputasi Perguruan Tinggi tersebut di kalangan pendidik. Sehingga saat kalian tamat dari situ, kalian akan menjadi sarjana yang punya posisi tawar, alias tidak mudah diremehkan orang, karena orang sangat mengetahui reputasi Perguruan Tinggi tempat kalian kuliah.
Kelima, Status Akreditasi. Kalau tahun sebelumnya, kalian kenal dengan status disamakan, diakui ataupun terdaftar. Sekarang ini ada yang dinamakan dengan status akreditasi. Status inilah yang saat ini menjadi salah satu faktor utama yang digunakan oleh PTS untuk mengiklankan dirinya. Ini menjadi penting supaya kalian tidak salah memilih di Perguruan Tinggi yang punya status terancam, hanya karena status Yayasannya belum sesuai dengan undang yang baru, sehingga ijazahnya tidak bisa diakui secara legal untuk melamar kerja atau kenaikan pangkat atau jabatan.
Keenam, Fasilitas. Hati-hatilah dengan tampilan fisik. Imbauan ini tidak hanya berlaku kalau kalian memilih teman, tetapi berlaku juga jika kalian akan memilih suatu Perguruan Tinggi. Gedung megah dan ber-AC saja tidak cukup untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang baik. Fasilitas utama yang harus diketahui kalian dalam suatu Perguruan Tinggi adalah seberapa baik dan bagusnya fasilitas, seperti laboratorium (komputer, akuntansi, bahasa, dan lain-lain), studio dan perpustakaan yang dimiliki. (*)
Mengapa Swasta
LEBIH MAHAL
Mengapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) selalu lebih mahal? Ini pertanyaan klasik yang mungkin masih terbersit di benak kalian, atau di sebagian para orang tua. Bagaimana tidak mahal, sebab di PTS biaya operasional kampus mayoritas dibebankan pada mahasiswa. Makanya, berkembang dan tidaknya PTS, paling mudah dilihat dari jumlah mahasiswanya yang (selalu) bertambah. Ini sangat penting bagi PTS, karena mahasiswa adalah sumber utama (seringkali satu-satunya) pendapatan PTS. Dari merekalah PTS mencukupi kebutuhannya untuk membiayai operasional pendidikan, membangun gedung, menambah fasilitas pendidikan, termasuk membayar gaji dosen dan karyawannya. Oleh karena itulah ada kecenderungan PTS untuk menggali sebanyak mungkin potensi ini, baik secara kualitas (memperbesar uang gedung dan uang kuliah) maupun kuantitas (menerima sebanyak mungkin mahasiswa).
Pada sisi lain, bertambahnya mahasiswa menuntut ditambahnya jumlah dosen. Bukan hal yang mudah mendapatkan dosen dengan jumlah yang memadai, apalagi yang memenuhi kualitas dosen yang dibutuhkan. Padahal Undang-Undang Pendidikan Tinggi mensyaratkan tercapainya nisbah (rasio) antara dosen tetap dan mahasiswa sebesar 1:30 untuk bidang studi IPS dan 1:25 untuk bidang studi IPA. Mungkin faktor dosen ini merupakan salah satu faktor paling sulit bagi suatu PTS, dan karenanya sering diabaikan atau direkayasa.
Pengabaian secara kuantitatif dilakukan dengan membebani dosen yang terbatas jumlahnya dengan beban mengajar yang besar, sehingga waktu dan tenaga dosen-dosen tersebut betul-betul tersita untuk itu. Seringkali hal ini dilakukan dengan mengabaikan aspek kualitas pengajarannya. Hampir tidak tersisa lagi waktu untuk melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat yang merupakan pilar-pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Bisa juga suatu PTS memenuhi aspek kuantitas dosen tetap ini, tetapi dengan mengkompromikan kualitasnya. Misalnya dosen yang mengajar tidak sesuai dengan bidang ilmunya, tidak terpenuhinya kepangkatan akademik dalam pengajaran atau bimbingan tugas akhir, dan lain sebagainya. Rekayasa positif terjadi dengan penggunaan dosen-dosen tidak tetap. Biasanya dosen tidak tetap ini memenuhi persyaratan kelayakan mengajar, seperti latar belakang pendidikan, gelar dan kepangkatan akademis dan profesionalismenya. Masalahnya, dosen-dosen ini hanya menyediakan waktu yang terbatas kepada mahasiswa sesuai dengan status tidak tetapnya. Bagi PTS, mereka tidak bisa disertakan dalam penghitungan nisbah dosen tetap dan mahasiswa sehingga tidak berpengaruh dalam penentuan status akreditasi.
Yang paling memprihatinkan adalah jika terjadi rekayasa negatif. Dalam hal ini PTS berusaha dengan segala macam cara untuk memenuhi nisbah tersebut. Misalnya PTS masih mencantumkan nama dosen yang sudah tidak lagi menjadi dosen tetap di sana, atau nama seseorang tercantum sebagai dosen tetap di lebih dari satu PTS. Contoh lain adalah dengan cara meminjam nama. Seseorang yang memenuhi kualifikasi akademis “diangkat” sebagai dosen tetap dengan mendaftarkannya secara resmi ke instansi yang berwenang. Artinya, secara administratif seluruh persyaratan sudah dipenuhi dan “dosen” tersebut juga menerima gaji dari PTS. Tetapi, keterlibatannya dalam kegiatan akademik hampir atau memang tidak ada sama sekali.(*)
KULIAH (BUKAN?) JAMINAN CEPAT KERJA
Agus dan Rahmat, adalah kedua teman saya semasa SMA. Keduanya punya semangat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bedanya, Rahmat lahir dari keluarga pas-pasan. Sementara Agus dari keluarga yang berkecukupan. Agus akhirnya berangkat ke Australia mengambil program Bisnis di Sidney. Sementara di tempat berbeda, Rahmat tetap di Indonesia, masuk ke lembaga pendidikan kursus membuat roti. Hanya dua tahun, Rahmat lulus dengan mengantongi sertifikat pembuatan roti yang tentu layak dijual. Sementara Agus masih asik di luar negeri dengan berbagai kesibukan akademisnya.
Tiga tahun berlalu. Rahmat berhasil menjaring perusahaan yang meminjami modal usaha. Berkat kerja kerasnya, roti yang dihasilkan Rahmat akhirnya mampu menguasai sebagian pasar di Provinsi Lampung ketika itu. Kami menyebutnya dengan ‘Roti Mungil’ sesuai dengan bentuknya yang kecil tetapi enak untuk menemani segelas kopi atau sekedar air putih.
Dalam waktu yang sama, Agus pulang. Tetapi dengan bekal kesajanaannya luar negeri, Agus tidak bisa langsung seperti Rahmat yang berdikari, apalagi menyerap tenaga kerja. Justeru situasinya berbalik. Pada suatu ketika, Agus yang sudah memiliki tanggungan anak dan isteri meminta Rahmat agar dirinya diberi pekerjaan, walau gajinya sekedar cukup untuk makan keluarganya. Menyedeihkan. Tetapi ini adalah fakta yang mungkin saja terjadi diantara sebagian masyarakat kita.
Ini bukan kali pertama terjadi. Masih banyak lagi kasus serupa yang menimpa sebagian generasi kita. Setelah tamat kuliah, bukan siap membuka lapangan pekerjaan melainkan siap menjadi ‘buruh’ yang siap dipekerjakan. Mending jika memiliki keahlian (skill), kalau tidak? Sudah barang tentu kesarjanaan itu hanya akan menjadi lebel formal yang tidak membawa perubahan apapun dalam kehidupan selanjutnya.
Pertanyaannya adalah, masih pentingkah kuliah? Apakah ada jaminan cepat kerja setelah kuliah? Bagaimanapun, menempuh pendidikan yang lebih tinggi merupakan cita-cita luhur. Tetapi bagi orang yang lahir dari keluarga miskin dan tidak sanggup membiayai kuliah, tidak harus berkecil hati dan mengurungkan cita-cita mulia itu. Toh, Rahmat teman saya, akhirnya bisa menjadi sosok yang mandiri dan menyerap tenaga kerja, meski hanya bermodal ijzah D.III kursus membuat roti.
Bila sudah memiliki usaha dan menghasilkan, cita-cita meraih gelar S.1, S.2 sampai selanjutnya bukan hal yang sulit. Masalahnya kemudian adalah, sambil masuk di bangku kuliah, para siswa yang kelak menjadi mahasiswa semestinya sudah dari awal mempertanyakan dalam dirinya, what do you want to be? Setelah ini (setelah tamat kuliah nanti) anda akan menjadi apa? Akan menjasi siapa?
Pertanyaan ini, diharapkan dapat menjadi dorongan bagi setiap calon mahasiswa atau mahasiswa semester awal, agar menyadari bahwa perguruan tinggi bukan jaminan untuk kemudian memudahkan seseorang mendapat pekerjaan. Tetapi sejak awal inilah, tanyakan pada diri sendiri potensi apa yang mesti dikembangkan, sehingga kelak seusai tamat perguruan tinggi, akan dikembangkan menjadi usaha mandiri, menyerap tenaga kerja dan bukan malah memperpanjang barisan pengangguran intelektual.
Oleh sebab itu, jauh sebelum menentukan pilihan jurusan di perguruan tinggi, perlu mempertanyakan diri sendiri tentang potensi apa yang tengah dimiliki saat ini, dan kelak dapat dikembangkan setelah tamat kuliah? Atau minimal sudah ada keinginan dan cita-cita, akan menjadi apa setelah kuliah? Seniman? Wartawan? Penulis Novel? Pengacara? Polisi? Tentara? Pengusaha? Dokter? Politisi? Bidan? Arsitek? Aktor film? Dan lain sebagainya.
Pertanyaan ini menjadi penting artinya, agar ketika seseorang masuk di perguruan tinggi sudah memiliki target akhir, kelak akan menjadi apa setelah menyandang sarjana. Kesadaran ini perlu diciptakan, sehingga kelak ketika di bangku kuliah bukan sebatas menjalani rutinitas perkuliahan mendapat gelar semata-mata. Kalau tujuannya sebatas menyandang gelar di belakang nama, maka sudah dipastikan orang tersebut justeru akan dipusingkan oleh statusnya. Oleh sebab itu ada kelakar setelah tamat kuliah mendapat STTB, bukan Surat Tanda Tamat Belajar, tetapi, Sudah Tamat Tambah Bingung. Kenapa? Karena dari awal tidak menentukan target dan tujuan, untuk apa kuliah. Logikanya, bagaimana mungkin sebuah tim sepak bola akan bersemangat untuk melakukan penyerangan kalau tidak ada target, apalagi kalau bukan untuk menciptakan gol ke gawang lawan. Demikian pula dalam menjalani perkuliahan. (*)
Imron Supriyadi
MENCIPTAKAN "IKLIM" MEMBACA
Tidak ada kata terindah yang pantas kami ucapkan, kecuali Alhamdulillahirobbil ‘alamiin. Ini sebagai wujud rasa syukur kami atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, sehingga Majalah Anak Sekolah, PReSTASI Gemilang bisa terbit dan sampai di tangan pembaca. Merupakan kebahagiaan tersendiri, ketika kami dapat memberi sesuatu pada pembaca, khususnya bagi kalangan pelajar dan pada pelaku pendidikan di Palembang, dengan sajian beberapa materi di dalam majalah ini, yang diharapkan dapat memberi manfaat.
Terbitnya majalah ini menjadi bagian dari upaya kami untuk ikut serta dalam menciptakan ‘iklim’ membaca, khususnya di kalangan pelajar, sehingga motto kami “cerdas dan mencerdaskan” dapat mewujud dalam tata nilai, yang bukan saja pada angka-angka di dalam raport melainkan juga pada perilaku keseharian. Minimal, harapan kami adalah majalah ini dapat menjadi salah satu ruang kreatifitas pelajar dan pelaku pendidikan pada umumnya untuk turut serta dalam memberi kontribusi pemikiran terhadap peningkatan mutu pendidikan di negeri ini.
Pada edisi perdana ini, kami sangat menyadari masih banyak kurang dari pada lebihnya. Oleh sebab itu sumbang saran, ide dan gagasan yang membangun selalu kami harapkan demi perbaikan di edisi berikutnya. Untuk itu kami membuka diri kepada pelajar, pelaku pendidikan atau siapapun yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan, untuk dapat menyumbang tulisan, foto, karikatur atau bentuk kreatifitas lainnya guna membantu keberlangsungan penerbitan majalah ini.
Kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya majalah ini, kami haturkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami, baik materi atau moril dapat memberi manfaat kepada pembaca, dan mendapat balasan dari Sang Kreator Bumi, Langit dan isinya ini.
Redaksi.
Peradaban SETENGAH KOTA di Prabumulih
Bu Ruli
Percayalah. Kalau malam ini saya mengalami susah tidur, itu bukanlah karena house music remix yang sedang berdentam di sebelah rumah emak kami di kawasan Prabusari, kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Tapi karena kegelisahan. Sebuah kegelisahan besar yang amat dan sangat mengganggu saya yang notabene asli ‘orang kota’ --telah dilahirkan juga dibesarkan di beberapa kota besar di Indonesia.
Saya mirip menangis. Seandainya saya penduduk asli di kota mungil ini, seperti suami saya yang memang datang bersama saya untuk mudik, maka saya akan segera merasa banyak kehilangan hal-hal yang saya rindukan dari kota kelahiran saya itu: suasana asli ke-prabumulih-an!
Atau… Apakah memang Prabumulih sejak awalnya sudah begini? Penuh dengan suara house music remix dari rumah-rumah para empunya hajat, lengkap dengan perempuan menor dan muda-mudi mabuk sambil gedek? Saya yakin tidak.
Tentang musik yang menurut saya sangat mengganggu rasa dan telinga itu--yang menurut beberapa sumber dapat menurunkan konsentrasi dan kesadaran para pendengarnya sehingga sering dimanfaatkan untuk sarana pengiring mabuk--saya memang mendengarnya sendiri, dengan jelas dan bukannya hanya sekali. Sebab seorang tetangga di kampung kami itu kebetulan adalah penggemar jenis musik demikian, sehingga hampir saban hari saya mendengar dentum yang keluar dari electone keyboard di rumahnya. Namun, tentang kelakuan muda-mudi mabuk, dan kehadiran perempuan-perempuan berpenampilan tak patut, emak kamilah saksi matanya. Pernah miris hatinya menyaksikan pesta semalam suntuk di rumah tetangga depan rumahnya. Oh!
Pertanyaannya adalah kenapa…?
Kenapa harus sebuah kota mungil yang kaya dengan tradisi asli seperti Prabumulih teracuni oleh peradaban ‘setengah kota’ seperti itu? Sungguh! Musik hingar yang disebut orang banyak sebagai house music remix bukanlah musik pilihan buat penduduk ‘asli’ kota, barangkali itu adalah musiknya kaum urban. Hei, atau memang itukah jawabannya? Kaum urban kotalah yang telah membawanya pulang ke kampung halaman mereka seperti Prabumulih ini? Duh, sayang sekali…
Ya, barangkali. Kaum urban (pendatang) sendirilah yang telah menciptakan house music remix di kota perantauan dengan memanfaatkan teknologi mesin musik, mempulerkannya di antara kelompok mereka sendiri lalu membawanya pulang ke kampung halaman mereka. Dengan anggapan bahwa house music remix ini adalah musik keren produksi kota yang gaul. Oh, tentang salah serap atau cerna kata gaul inipun telah sanggup membuat saya mbelenger. Oh!
Demi mendapat gelar anak gaul yang tidak kuper dan asli ngetrend, banyak orang muda di Prabumulih yang sibuk me-rebonding rambutnya. Tiga dari lima pelanggan sebuah salon yang sempat kami singgahi, adalah pasien rebonding, dua sisanya memerlukan dua jenis pelayanan yang berbeda, yang satu membutuhkan pengecatan rambut dengan warna hitam--seorang bapak berumur setengah baya, dan, syukurlah, yang lainnya adalah keponakan kami, yang butuh dirapikan potongan rambutnya.
Yang menarik, satu diantara tiga pasien rebonding adalah laki-laki, meskipun dari penampilannya cukup terlihat sebagai lelaki feminim. Entahlah. Sebab pada hari yang lain saya telah melihat juga seorang lelaki yang sangat maskulin, yang juga telah me-rebonding rambutnya sambil melengkapinya pula dengan potongan rambut ala Dao Ming Zhe--tokoh film mandarin Meteor Garden. Si maskulin korban rebonding itu saya temukan di acara akad nikah seorang kawan di Palembang. Dan, astaga, hari itu paling tidak saya menemukan dua orang tiruan Dao Ming Zhe pada saat dan tempat yang sama.
Sekali lagi, saya ini tidak sedang terganggu, benci apalagi alergi terhadap bentuk budaya populer seperti di atas. Saya hanya menyesali penyerapannya yang hanya setengah. Segala tindakan tidak lagi didasarkan pada sebuah alasan yang jelas dan sesuai kebutuhan, misalnya: “Saya keritingkan rambut saya sebab helainya tipis sekali dan jumlahnya sedikit pula” tapi “Saya rebonding rambut saya ya karena sedang ngetrend saja…” Oh!
Kadang-kadang saya teringat kepada acara-acara di televisi terutama yang bersifat infotaintment. Menurut pengamatan saya acara yang kebanyakan bersifat pengintipan terhadap kehidupan tokoh masyarakat ini betul-betul jadi sarana cuci otak dan jadi biang pemberian informasi separo ke kota ‘baru’ seperti Prabumulih ini. Orang-orang menyerap mode, gaya hidup, dinamika separo kehidupan orang kota, tata nilai dan lain sebagainya. Lahirlah sebaris kalimat pembelaan diri di kalangan anak muda yang sedang mendapatkan peringatan dari orang tuanya tentang pelanggaran tata nilai kepatutan setempat: ”Selebritis aja begitu.” Oh… saya sungguh tak bisa berbuat apa-apa tentang ini, cuma bisa merasa miris dan menonton saja kenyataan yang ada.
Bagi warga kota yang ‘baru’ seperti Prabumulih ini, infotaintment dari beberapa televisi swasta di Jakarta ini sungguh merusak. Sementara bagi banyak penduduk di beberapa kota besar sendiri, semuanya mirip sudah selesai: “Hiduplah kau sendiri, O…Selebritis. Terserah kaulah Aku cuma butuh cari makan.”
Mungkin memang sejak semula, angan-angan saya sebagai orang ‘kota besar’ yang ikut pulang mudik ke Prabumulih ini cuma bisa dianggap sebagai romantisme pemudik belaka. Pada suatu hari di seputar Ramadhan dan Lebaran yang baru lalu, saya juga cuma berhasil menemukan warung ayam goreng ala Amerika yang siap melayani –hebatnya--24 jam. Padahal saya dan suami mengidamkan warung jajan tradisional, layaknya pemudik. Di hari yang lain, masih di sekitar lebaran, kami berhasil menemukan warung bakso yang buka. Mmm, bakso juga bukan makanan asli Sumatera Selatan, bukan
Tentang ayam goreng ala Amerika, saya juga salah satu penggemarnya. Tapi begitu saya menangkap gejala keponakan kami yang bila dibiarkan maka selangkah lagi akan lebih memuja kegiatan makan di restoran cepat saji ala Amerika itu--dan lebih buruk lagi adalah dasar alasannya bukan yang dikarenakan kedoyanan pada rasa masakan-- maka kami segera mengantisipasinya dengan tidak memenuhi permintaannya makan di restoran model demikian--yang kebetulan masih cuma satu-satunya di Prabumulih sementara ini. Dan kami mengganti traktiran dengan pesta es krim di rumah dan makan tahu bunting dengan kuah cuka empek-empek buatatan emak. Hmm, uenak tenan.
Saya dan suami hanya ingin menegaskan kepada mereka, bahwa mereka masih beruntung bisa tinggal di kota yang memungkinkan emak mereka masak setiap hari dan ada banyak menu harian sederhana juga jajanan tradisional yang enak dan murah meriah di kota mereka.
Kembali kepada keriuhan dentum ala diskotik tadi, di kota-kota besar sana orang malah sudah mulai kembali rindu kepada keadaan asli seperti di desa mereka dulu, jaman sebelum mereka menjadi urban--sebab sepertinya hampir setiap orang kota adalah keturunan urban. Mereka mulai memindahkan sungai, gunung, dan laut ke rumah-rumah mereka. Mereka membuat kebun-kebun, kolam ikan, pancuran dan aquarium. Mereka memelihara burung, melepas katak di kolam dan memelihara jangkrik. Mereka menyetel kaset rekaman suara alam, bunyi-bunyian yang di kota kecil seperti Prabumulih masih bisa didapatkan secara gratis setiap hari. Mereka harus pergi ke villa-villa, pondokan-pondokan di luar kota, sekedar untuk mendapatkan kesenyapan dan menikmati lagi sedikit kedamaian ditingkahi semilir angin. Dan betapa mereka yang di kota besar sana harus mengeluarkan banyak ongkos untuk menikmati semua itu.
Orang-orang kota besar itu rindu makanan ala kampung mereka, duduk lesehan di atas tikar pandan, berjalan kaki dan mendayung sampan, mendengarkan campur sari atau lagu-lagu melayu lama, mengumpulkan sebanyak mungkin koleksi kain tradisional mereka, memakainya dengan bangga kemana-mana.
Tapi barangkali, kita memang harus kembali lagi kepada apa yang kita sebuat sebagai manusiawi: “Ya, keriuhan itulah yang membuat orang kota rindu senyapnya kampung halaman, dan kesenyapan itu yang membuat sebuah kota kecil rindu keramaian.”
***
Prabusari, 19 Oktober 2007
ceritanet
situs nir-laba untuk karya tulis
edisi 20, Jumat 17 Agustus 2001
___________________________________________________
esei Korupsi Terhadap Republik
B. Herry Priyono
Istilah korupsi berakar dari bahasa Indo-Eropa, yang pada gilirannya berasal dari kata Latin corrumpere --menghancurkan, merusak, memalsukan, menyuap). Pengertian ini mencakup benda, unsur kimiawi, kualitas orang, maupun tindakan. Dari kata itu terbentuk kata corruptio, yang terutama menunjuk pada tindakan maupun kondisi. Mungkin kita bisa mulai dari satu pertanyaan sederhana ; kalau kita bicara korupsi sebagaimana kita pahami, yang dimaksud 'korupsi terhadap apa dan siapa?'
Tentu, asal-muasal istilah tidak menjelaskan mengapa kata itu sekarang digunakan. Namun sekaligus juga bisa tetap menjadi pedoman bagi arti yang dimaksud. Dalam hal ini, pertanyaannya ialah : lewat mana istilah korupsi menjadi sentral dalam kehidupan sosial, ekonomi-politik, hukum, dan sebagainya?
Republik
Jawabnya terletak dalam gagasan ‘republikan’. Istilah republik berasal dari kata res publica (urusan/hal/kepentingan umum). Pengandaiannya, kehidupan bersama berlangsung secara optimal dalam tata masyarakat yang terorganisir lewat satuan kelompok civic. Negara-bangsa moderen (misalnya Republik Indonesia), adalah satuan kelompok civic seperti itu.
Maka atas pertanyaan 'korupsi terhadap apa dan siapa?' jawabnya bisa lugas: terhadap republik dan warga republik. Soalnya ialah apa saja yang dimaksud sebagai urusan atau kepentingan umum (republik; res publica)? Uang negara, tabungan warga di bank, kurikulum sekolah, konservasi hutan adalah beberapa contoh res publica. Maka umumnya kita menganggap penggelapan uang negara sebagai korupsi.
Cuma, apakah pengertian itu juga berlaku bagi penggundulan hutan dan pencemaran lingkungan oleh proses industrial yang serampangan? Dalam kriteria republikan, jawabnya ya. Namun mengapa biasanya soal ekologis itu dilihat sebagai soal korupsi hanya ketika melibatkan penggelapan uang negara? Pada tolak ukur finansial ini segera kita kenali proses komersialisasi tata hidup republikan. Para pendekar ekologi benar ketika mereka marah berhadapan dengan prinsip bisnis yang bergerak dengan dalil bahwa sebatang pohon punya nilai hanya ketika sudah ditebang dan menjadi kayu gelondongan. Fakta bahwa jutaan pohon menentukan kelangsungan ekologis generasi mendatang belum diintegrasikan ke dalam fungsi produksi menurut kebanyakan pemikiran ekonomi.
Kembali ke soal korupsi terhadap res publica. Mengapa dalam pengertian umum dan bahkan wacana serius, kita memahami korupsi sejauh itu menyangkut pejabat/pegawai pemerintah? Saya kira dalam soal ini beberapa hal perlu dijernihkan, karena meskipun rancu, pandangan itu telah berpengaruh besar pada tata kebijakan (public policy).
Mutualitas
Akar dari gagasan populer tentang korupsi adalah konsepsi ekonomi-politik liberal. Satu unsurnya yang terpenting adalah pembedaan antara lembaga negara sebagai kawasan publik (res publica) dan sektor bisnis swasta sebagai kegiatan privat (res privata). Apa dasar perbedaan tersebut?
Pertama, lembaga negara bukanlah milik pribadi, sedang modal bisnis swasta dipatok sebagai hak milik pribadi. Kedua, karena dipatok sebagai hak milik pribadi, kegiatan yang muncul dari modal privat dianggap sebagai gugus tindakan sukarela yang berdasar pada kebebasan (liberty). Artinya, proses itu dianggap tidak melibatkan penggunaan kekuasaan dan koersi. Sebaliknya, kegiatan atau proses yang didasarkan pada kekuasaan lembaga negara dikategorikan sebagai gugus tindakan yang melibatkan penggunaan kekuasaan dan koersi. Maka proses kinerjanya perlu dikontrol dengan kriteria akuntabilitas demokratis (democratic accountability).
Itulah dua pokok yang secara umum dipahami sebagai perbedaan utama antara tindakan lembaga negara dan aktivitas bisnis, antara pejabat/pegawai negara dan pelaku bisnis. Lugasnya, yang pertama kena kontrol demokrasi, yang kedua tidak. Tetapi, bahkan dari cara berpikir yang paling sederhana, perbedaan itu sulit diterima. Ambillah mekanisme pasar yang selalu kita sangka bersifat sukarela dan tidak melibatkan penggunaan kekuasaan. Lewat mekanisme demand-supply, para petani mungkin bebas memilih jenis pestisida yang harus diproduksi suatu perusahaan. Namun, apakah mereka bisa bebas memilih staf manajerial perusahaan itu? Apakah mereka bisa memilih teknologi produksi yang punya pengaruh langsung pada masalah lingkungan hidup? Lalu, proses kontrak kerja, monitoring produksi, dan semacamnya jelas-jelas melibatkan penggunaan kekuasaan. Dan karena itu, sangatlah rancu menyebut proses ekonomi sebagai kawasan privat. Praktik bisnis yang menyangkut tata ekologis, jumlah besar deposito masyarakat, pengadaan pangan kita, dan sebagainya adalah urusan publik, bukan privat.
Setidaknya dua prinsip ekonomi-politik liberal yang rancu di atas mendasari gagasan umum tentang korupsi. Maka, oleh kaum liberal dan neo-liberal, korupsi diartikan sebagai 'penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi' yang terutama muncul dari tindakan semau gue aparatur negara (World Bank 1997). Pengertian semacam itu bertebaran dalam berbagai literatur, kajian, maupun tulisan populer. Dalam konsepsi seperti itu, penjelas utama gejala korupsi diletakkan pada aparatur negara. Bagi kita di Indonesia, daya tarik cara-pandang ini diperkuat oleh perilaku authoritarian-kleptocratic (otoriter-pencuri) banyak pejabat pemerintah selama Orde Baru.
Meskipun tidak seluruhnya salah, pengertian itu terlalu sempit untuk menggambarkan proses sesungguhnya. Tidak benar proses korupsi selalu dimulai dari tindakan sewenang pegawai pemerintah. Dari penelitian yang saya lakukan tentang corak interaksi pelaku bisnis dan pegawai pemerintah, intensitas para pelaku bisnis dalam menyeret pegawai pemerintah ke proses KKN sama kuatnya dengan penyalahgunaan kekuasaan administratif para birokrat. Dalam banyak hal, bahkan jauh lebih kuat. Pola ini berlaku dari soal penggelapan pajak, alokasi kuota, sampai pengadaan proyek.
Ambilah contoh dari gejala yang sudah banyak kita ketahui. Kalau investigasi TEMPO bisa kita pinjam, misalnya, 1.7 juta hektar Proyek Lahan Gambut raksasa di Kalimantan Tengah yang gagal total itu pertama-tama lahir dari upaya raksasa bisnis swasta Tay Juhana (yang dikuti para raksasa lain, seperti Bob Hasan) untuk menjarah dana reboisasi dan APBN. Tay Juhana mendapat US$206.5 juta, sedang Bob Hasan $161.7 juta. Pola semacam juga terjadi dalam kasus penjarahan BRI, Taspen, PAM Jaya, dsb (TEMPO, Dari Skandal ke Skandal, 1999). Dalam hal pajak, kasus penggelapan Wajib Pajak Badan (Perusahaan) selama tahun fiskal 1999/2000 berjumlah 100 kasus, dua kali lipat dibanding yang dilakukan Wajib Pajak Pribadi (50 kasus). Yang pertama melibatkan Rp. 4 trilyun, yang kedua Rp. 300 milyar (Press Release Menko Ekuin, 2 Nov. 2000). Pola KKN ini tidak terbatas pada para cronies, tetapi dengan mudah dilakukan oleh banyak perusahaan non-cronies. Inilah tualang kekuasaan bisnis yang akan saya sebut predatory-parasitic (benalu-pemangsa).
Dalam kasus-kasus itu, penyalahgunaan kekuasaan administratif negara tentu selalu terjadi, karena proses korupsi di situ per definisi melibatkan prosedur administratif institusi negara. Cuma, kita alpa bahwa proses yang sesungguhnya berlangsung di lapangan jauh lebih ruwet dibanding definisi liberal atau neo-liberal tentang korupsi.
Dari mana bisnis punya kapasitas mendikte para pegawai negara menuju proses KKN? Jawabya lugas, kekuatan uang yang dimiliki para pelaku bisnis (nepotisme adalah cara lain!). Gaji pegawai pemerintah yang sangat rendah bukan hanya suatu tragedi, melainkan juga bahan bulan-bulanan para pelaku bisnis. Yang terakhir ini biasa membeli walikota, gubernur, menteri, bahkan seluruh jajaran polisi dan pengadilan. Inilah proses state looting (penjarahan negara) yang dilakukan sektor bisnis.
Leviathan Baru
Kita biasa menganggap bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu masyarakat berada di tangan pegawai pemerintah. Entah atas nama mode atau gaya, kita suka mengutip Thomas Hobbes (1588-1679), filsuf Inggris itu, ketika kita menggambarkan kekuasaan negara sebagai Leviathan. Ia sejenis ular raksasa laut yang menakutkan. Tetapi metafor itu sudah semakin usang. Sejak proses deregulasi-liberalisasi modal yang memperanakkan globalisasi ekonomi, kekuasaan dan kapasitas hampir semua lembaga negara semakin dilucuti oleh --dan tunduk pada-- kekuasaan bisnis. Jadi, siapa yang sesungguhnya lebih berkuasa?
Karena itu, klaim tentang pemerintah sebagai pucuk kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adalah sebuah klaim di atas kertas yang semakin tak punya substansi. Semoga kita segera merevisi cara-pandang. Dalam tata ekonomi-politik dewasa ini, kekuasaan bisnis swasta telah menjadi Leviathan baru. Sebagaimana setiap praktik kekuasaan yang tak terkontrol merupakan masalah, begitu juga praktik kekuasaan bisnis yang kita biarkan lolos dari proses akuntabilitas demokratis dengan mudah akan menjadi sumber berbagai persoalan dalam masyarakat. KKN adalah satu dari gejala seperti itu. Apa implikasinya bagi gagasan demokrasi? Demokrasi bukan sekadar gerakan mengontrol kekuasaan negara, melainkan gerakan untuk mengontrol berbagai sosok kekuasaan yang praktiknya punya implikasi luas pada hidup masyarakat, termasuk kekuasaan bisnis.
Proses bagaimana bisnis menyeret aparatur negara ke dalam proses KKN ini begitu sentral dikenali dan perlu diintegrasikan ke dalam kampanye anti-KKN. Proses penyeretan itu juga bagian pokok res publica. Maka juga perlu kena kriteria akuntabilitas demokratis. Bisa saja kita selalu berteriak tentang lemahnya penegakan hukum. Tetapi, soal penegakan hukum bukan sekadar perkara tidak-bergiginya pemerintah, melainkan juga soal bagaimana kekuasaan bisnis dengan mudah bisa mendikte aparatur pemerintah sehingga law enforcement akhirnya menjadi tidak bergigi.
Satu setengah abad silam (1848), seorang pembaca gejala yang menulis diktum ini: 'aparatur negara bertindak sebagai komite yang mengelola kepentingan para borjuis.' Bukankah diagnosis itu merupakan konsekuensi nyata dari kekuasaan besar bisnis dalam mendikte para pegawai pemerintah? Oh ya, pembaca gejala itu bernama Karl Marx.
***
London, Agustus 2001.
ceritanet
kirim karya tulis
©listonpsiregar2000
esei Hikayat Orang Miskin Indonesia
Yopie Hidayat
Inilah kisah tentang persoalan negeri bernama Indonesia. Awal mulanya adalah ketika pemerintahan yang sudah berumur 32 tahun mencapai puncak kerapuhan. Para kawulanya sudah tidak percaya sehingga kejadian sepele sekalipun sudah cukup membentuk ular antrean panjang di depan kasir bank, untuk menarik uangnya.
Dan marilah bandingkan dengan apa yang terjadi di negeri bernama Argentina, sekarang ini, dengan Indonesia, masa 1997-1998:
Di Argentina pemerintah langsung membekukan semua simpanan di bank. Pokoknya bank dilarang buka. Akibatnya orang kaya yang punya uang banyak terpukul hebat. Mereka marah ; kekayaannya hilang. Orang-orang miskin juga marah karena uang mereka yang sedikit juga hilang. Tapi apalah artinya menjadi sedikit lebih miskin. Penderitaan orang yang tadinya kaya raya lalu tiba-tiba menjadi miskin tentu lebih menyakitkan daripada penderitaan orang miskin yang menjadi sedikit lebih miskin lagi.
Yang jelas, karena orang kayanya marah maka gerakan politik marak. Pemerintahan berkali-kali ganti tanpa ada solusi. Sementara orang miskin yang marah cuma bisa menjarah. Ujungnya ya sama, penjarahan dan kekacauan merajalela sehingga menciptakan iklim, yang kemudian menyuburkan gerakan politik. Sampai sekarang masih kacau. IMF tak berdaya.
Indonesia lain. Pemerintah tak mau merugikan orang yang menyimpan uang di bank, dan langsung memutuskan jadi bandar yang menalangi segala simpanan. Ada yang namanya mekanisme penjaminan pemerintah yang intinya adalah: pokoknya semua uang yang ada di bank, semua tagihan apa pun yang ada di bank, berapapun jumlahnya, milik siapapun, akan dibayar kembali oleh pemerintah.
Kebijakan Indonesia membuat orang kaya terselamatkan. Mereka senang ; uangnya aman. Memang ada sedikit rusuh dan jarah menjarah, tapi semua orang juga tahu kalau ada bau rekayasa tentara di balik kerusuhan dan jarah menjarah itu.
Pada garis besarnya, orang miskin cuek bebek. Inilah cilakanya ; mereka cuek karena tidak tahu bahwa kebijakan ini sebenarnya bisa dirumuskan menjadi satu kalimat : 'pemerintah menyelamatkan orang kaya dengan keringat dan air mata orang miskin.'
Jaminan Untuk Konglomerat
Mengapa demikian? Begini. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, maka terciptalah sebuah lubang besar bagi orang-orang kaya dan konglomerat pemilik bank untuk mengeruk duit gratis. Mereka ramai-ramai mengaku banknya mendapat masalah. Mereka mengaku nasabahnya ramai-ramai menarik simpanan. Pemerintah harus menalangi, karena sudah berjanji akan memberi jaminan atas segala tagihan yang ada di bank, siapapun yang punya, dan berapapun jumlahnya.
Maka mengucurlah duit-duit yang disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bahkan antar pemilik bank pun bikin kongkalikong. Dibikinlah tagihan antarbank, seolah-olah bank A punya tagihan pada bank B. Maka ketika bank A menagih dan bank B mengaku bokek, ya pemerintah dong yang bayar ---kan sudah ada jaminan tadi.
Inilah pesta pora bejat para orang kaya, yang nanti tagihannya akan dibayar oleh orang-orang miskin.
Ketika keadaan reda, pemerintah menagih pada pemilik bank. "Sampeyan harus tanggung jawab."
"Siap bapak, silakan sita aset-aset saya."
Dan aset-aset yang direlakan sepenuh hati itu aset-aset bodong karena dari dulu para bankir menarik duit rakyat untuk bikin proyek-proyek bodong. Selisih duitnya dikantungi. Jadi, para orang kaya bejat tadi mendapat untung mendadak dua kali.
Pertama mereka dapat duit BLBI. Kedua mereka bisa menyelesaikan persoalan dengan proyek-proyek bejat. Sebab pada suatu titik jelas kalau kredit-kredit yang disalurkan secara serampangan --dan umumnya untuk grup sendiri-- bakal macet. Mumpung keadaan lagi kacau balau, serahkan saja semua aset bodong tadi ke pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab. Beres.
Lebih dari itu --atas nama upaya penyehatan bank-- pemerintah juga mengumpulkan seluruh aset busuk di bank untuk dipool jadi satu. Sebagai gantinya pemerintah menerbitkan surat hutang dengan janji akan ada bunga yang akan dibayar setiap tahun. Bunga inilah yang menjadi darah bagi bank untuk hidup.
Oke, perbankan tidak ambruk. Ekonomi tidak rusuh. Tapi, pemerintah sekarang harus memikul aset bodong yang nilainya ditaksir tak lebih dari 20% dari total uang yang sudah dikeluarkan.
Kembali lagi ke orang miskin, karena tagihan atas kerugian ini nanti harus dibayar oleh orang-orang miskin. Padahal sebagian saham bank-bank yang ditolong itu, ternyata masih dimiliki oleh orang-orang kaya. Bedanya, dulu mereka mayoritas sekarang harus rela berbagi dengan pemerintah.
Subsidi Orang Miskin
Waktu pun lewat dan sekarang pemerintah mulai harus menunaikan kewajiban. Akibatnya, anggaran tersedot untuk menambal uang yang dulu dibayarkan ke bankir-bankir itu. Bunga obligasi untuk penyelamatan bank harus dibayar. Pemerintah terjebak sebuah masalah klasik: kehabisan duit, tidak punya cash flow yang cukup untuk menjalankan negara.
Solusinya: menunda membayar utang, memangkas pengeluaran yang bisa dipangkas --subsidi minyak, anggaran kesehatan, pendidikan, dan semua urusan yang diperlukan orang miskin-- atau mengutip jargon UUD 1945 ; menunda proyek-proyek yang berguna untuk hajat hidup orang banyak.
Yang paling cilaka adalah semua tarif pajak kalau sebisanya digenjot habis-habisan. Perusahaan negara diinstruksikan menaikkan penghasilan. Jadi jangan heran kalau tarif telepon, kereta api, kapal laut, hingga tarif berak di kakus terminal harus naik.
Kebijakan seperti ini tentu saja lebih memukul orang miskin ketimbang si kaya. Apalagi orang kaya tadi sudah terlebih dahulu mendapat kenikmatan dari penjaminan pemerintah, maupun pengucuran duit yang mengatasnamakan penyelamatan bank.
Jadi, sekarang orang miskin memang makin sengsara. Ssemua-semua jadi mahal. Nyaris tak ada lagi penyelenggaraan jaminan sosial oleh negara --darimana duitnya, wong pemerintahnya kesulitan cash flow).
Pajak makin digenjot tapi layanan publik makin menurun. Mari kita lihat empat fungsi dasar
Kesehatan? Pelayanan dasar yang diberikan puskesmas makin menurun. Orang miskin harus kian menderita dalam hal pelayanan kesehatan, sedangkanb orang kaya tidak perduli karena mereka masih mampu mencari dan membayar pelayanan pribadi yang kualitasnya sangat jauh lebih baik. Yang kelas Jaguar bisa terbang ke Singapura.
Keamanan? Semua orang di kompleks, di RT, di jalan besar tentu masih harus membayar iuran hansip atau satpam. Itupun harus rela diberikan tanpa ada jaminan bebas rampok. Pemerintah tak punya duit untuk mengongkosi polisi secara lebih layak. Walhasil polisinya korupsi.
Orang miskin punya cara sendiri untuk mengatasi keamanan. Ini mungkin barbar, tapi bisa menjadi hiburan alternatif --maklum satu-satunya hiburan paling-paling cuma nonton TV, yang lagi-lagi belum tentu sehat karena isinya lagi-lagi kelakuan busuk orang kaya di sinetron. Cara itu adalah membakar hidup-hidup penjahat teri yang tertangkap.
Harap maklum lagi, mereka memang tidak mengerti tentang penjahat kakap kaya raya yang sebenarnya membuat hidup mereka sengsara seperti sekarang ini.
Transportasi? Cobalah, naik mobil dari Jakarta ke Bandung, hancur lebur. Minimal lima enam jam, macetnya enggak ketulungan. Kalau mau agak nyaman bisa lewat tol, tapi ini harus bayar lagi --bukan pemerintah yang menyediakan. Orang kaya masih mampu lah bayar tol dan naik mobil sendiri. Coba bagaimana nasib orang miskin yang kini kian hancur-hancuran terhimpit pelayanan transportasi publik yang kian buruk. Nyawa menjadi kian murah.
Pendidikan? Amit-amit. Orang kaya bisa saja mengirim anaknya ke sekolah swasta atau ke luar negeri. Yang miskin terpaksa ke sekolah negeri yang sudah lama jadi sarang korupsi.
Nah, sudah jelas kan. Pemerintah kesulitan cash flow untuk menyelamatkan ekonomi (baca: orang-orang kaya). Bebannya kudu dipikul lebih berat oleh orang miskin.
Jadi, mana lebih enak solusi Argentina --semuanya jadi miskin hancur-hancuran-- atau solusi ala Indonesia yang orang kaya makin kaya, pejabat makin korup dan kaya, dan partai politik kian gendut kasnya. Lantas semua itu rekening tagihan dibayar oleh orang miskin, yang sekarangn ini untuk hidup sehari-hari saja sudah memikul beban yang lebih berat.
Maka marilah kita pekikkan; HIDUP ORANG MISKIN INDONESIA, yang sudah mensubsidi pejabat negara yang korup dan para orang kaya.
***
esei Rasio Sastra, Mengenang Pramoedya Ananta Toer
M. Arpan Rachman
“Setiap manusia yang hidup akan menemui kematian…”
Pramoedya Ananta Toer adalah sastrawan yang menjelma bagai sebuah ikon tentang kebebasan yang dibungkam. Sebagai pengarang, dia mendapatkan nama besar dari penjara ke penjara, menjadi orang hukuman. Mula-mula dijebloskan pada Aksi Militer I Belanda, kemudian ditahan dan dibuang oleh rezim yang pernah berkuasa di Indonesia.
Di penjara lahir sebagian besar cerita-ceritanya yang terbaik. Cerita-cerita itu antara lain telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Banyak silang-sengketa masih meliputi sosok Pramoedya Ananta Toer sebagai pribadi. Apa sebenarnya alasan rezim penguasa sampai membuangnya ke dalam kamp konsentrasi di Pulau Buru?
“Memiliki seorang pengarang besar bagi rezim yang berkuasa, sama halnya dengan mempunyai sebuah pemerintahan yang lain,” kata Alexander Solzhenitzyn, sastrawan Rusia yang juga pernah dibuang penguasa. Mungkin saja terpenjaranya pramoedya dan Solzhenitzyn dapat dihubungkan: karena sama-sama mempunyai nama besar sebagai “pemerintahan yang lain” yang mengeluarkan komunike melalui karya-karya sastra. Dan pertanyaan tersebut dianggap terjawab.
Membaca kumpulan cerita pendek Pramoedya Ananta Toer berjudul Percikan Revolusi+Subuh ternyata dapat juga menerbitkan rasa haru yang mendalam. Cerpen-cerpen yang dalam kata pengantar HB Yassin, “…terkarang semasa pengarang(nya) berada dalam tahanan semenjak aksi militer-I tanggal 21 Juli 1947 sampai tahun 1949.”
Memadukan dua judul kumpulan berbeda yang pertama kali terbit di tahun 1951. Berisi dua belas judul cerpen yang ditulis dalam langgam ekspresif: karya pengarang kawakan yang pada suatu zaman buah pikirannya pernah diberangus dan dilarang karena dianggap subversif dan melawan kekuasaan.
Beberapa di antara cerpen-cerpen itu sarat dengan muatan aspek religiusitas yang seperti mengesahkan diktum: pada awal mula, segala sastra adalah religius (YB Mangunwijaya, 1992). Muncul firasat pramoedya akan akhirat, misalnya …Sekiranya kulit bumi ini merendah dan kemudian air samudera menggenang dahsyat–manusia akan seperti semut disiram air panas…(halaman 28: cerpen berjudul Gado-gado) yang menyiratkan nuansa tentang hari kiamat.
…Peluru musuh yang seperti kunang-kunang beterbangan, tak sebuah pun yang mengenainya. Tuhan masih melindungi…(60: Ke Mana) yang mengandung pengertian bahwa sang tokoh adalah orang yang mempercayai adanya kekuatan Yang Maha Kuasa.
Atau, …Dengan tiba-tiba saja mereka yakin akan adanya Tuhan… (69: Kemelut). Tokoh Abdul dan Maliki adalah dua nama Islami (75: Masa). Percakapan antara Karel dan Willem: dua orang Nasrani (81-97: Orang Baru).
…Dan barulah aku mengerti: ia bersembahyang…(104: Kawanku Se-Sel).
…Tapi yang aneh: doa dan harapanku supaya tak lagi bertemu dengannya terkabul. Aku telah berdosa padanya… (167: Jalan Kurantil 28).
…Dan Tuhan yang satu dan tak terpecah-belahkan itu dipinta untuk memenangkan dua pihak yang bunuh-membunuh: puncak kebebalan manusia! (180: Dendam).
Cerpen-cerpen itu bercerita banyak tentang religiusitas sebagai bagian gagasan yang hendak disampaikan pengarangnya. Terlepas dari masih adanya silang-sengketa sementara kalangan terhadap pramoedya Ananta Toer yang dulu pernah dihujat karena ditengarai mengekang kebebasan sesama sastrawan. Sekarang di jalan-Nya yang lapang, tentu Pram dengan sendirinya termaafkan.
Rasio yang dapat dijadikan sebagai kacamata mikroskopis tentang sastra yang merupakan wujud emblematik kebudayaan literer yang hidup di dalam masyarakat sekaligus sebagai locus genus bermuara pada khasanah budaya Melayu karena dari kebudayaan tersebut bangsa Indonesia memiliki bahasa ibu, yakni dengan menerapkan karya sastra menjadi logos keilmupengetahuanan bagi generasi muda sejak usia dini sebab dengan cara itulah sastra benar-benar bisa menjadi hak-milik intelektual yang dapat diteoretisasikan dan dipraktikkan serta dipelajari dan diabadikan.
Bangsa yang besar ini tentu tidak ingin mengulangi sejarah buruk berbagai khasanah budaya sastra tutur yang diliterasikan secara oral pada zaman dahulu kala, tetapi jangankan gagasan menjadikannya sebagai salah satu materi pembelajaran untuk umum, bahkan upaya-upaya pendokumentasiannya pun seringkali tidak kunjung dilakukan secara teliti dan memadai, sehingga banyak karya dari khasanah budaya tersebut akhirnya hilang ditelan zaman.
Bila pandangan negatif seperti yang dikatakan Solzhenitzyn terus dibiarkan, secara ironis karya kesusastraan termasuk cerpen-cerpen pramoedya Ananta Toer akan tinggal sebagai artefak budaya akulturasi belaka: karya-karya kesusastraan yang dilestarikan oleh orang asing di dalam museum dan ruang pembicaraan publik di negeri mereka saja.
Tetapi sejarah perunutan kelestarian sebuah karya, terutama karya-karya kesusastraan, tidak mungkin dapat menampik asal-usulnya sendiri sebagai bagian dari “sesuatu yang hilang”. Soalnya mungkin saja sastra Latin adalah hasil proses akulturatif juga: sebuah locus genus yang berawal entah dari mana kemudian terbawa angin hingga ke jalan menuju Roma, yang dapat dijejaki pembentukannya sejauh sejak huruf hiroglif pertama ditemukan.
Lalu jejak rasio sastra merentang jalinan the-missing-link panjang sampai kepada khasanah Melayu, yang tidak lebih dari pengembangan salah satu cabang sinologi dengan unsur kental hinduisme karena menurut sejarah (lagi-lagi!) nenek-moyang kita berasal dari India Belakang atau Yunan --salah satu provinsi miskin di Cina sekarang–yang kemudian berinteraksi dengan kaum pedagang Gujarat (karena itulah maka kita dikenalkan oleh kaum orientalis sebagai Hindia). Atau estimatika lain: kita dan dan sastra kita sebenarnya merupakan bagian pemberontakan terstruktur yang bercampur-baur dalam proses kebanalan, sehingga menjadi genre berciri khas timur yang eksotis dan penuh dengan misteri.
Sastra dalam masyarakatnya, memang harus hidup tanpa menengahi atau menyingkirkan bidang-bidang kehidupan lainnya, terkecuali politik dan kekuasaan yang berlangsung serba-salah atau berat-sebelah sebab kesusastraan ada (hadir) bukan untuk mengada-ada, melainkan hanya sekadar penanda ingatan kolektif zaman sebelum masyarakat di tempat mana sastra itu tumbuh, terjerumus ke dalam situasi dead man society atau mati suri teladan (Fajrullah, 2004).
Karya-karya para empu di zaman kejayaan kerajaan-kerajaan di nusantara klasik misalnya, barangkali tidak lebih bernilai susastra daripada karya-karya anonim yang memasyarakat di luar tembok istana. Bukankah belum tentu kitab Kalatida lebih baik secara sastrawi dibandingkan dengan kitab-kitab pasaran tanpa nama terbuat dari daun lontar tua yang dibaca luas rakyat kebanyakan? Atau syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji mungkin tidak lebih cemerlang nilai sastranya ketimbang Zubaidah Sitti dari empu Al Lintani, misalnya?
Seperti banyak juga dikenali ahli sastra yang tidak berambisi menjadikan dirinya termasyhur sebagai sastrawan. Seperti halnya banyak dijumpai ilmu tafsir terhadap naskah-naskah kesusastraan yang kemudian akhirnya mengetengahkan karya sastra ditafsirkan bukan sebagai berhala.
***
